IMG-20201017-WA0012.jpg

Ajak Sambut Positif UU Cipta Kerja

Yaksindo kembali melaksanakan kegiatan rutin Kursus Entrepreneurship PKPS untuk yang ketiga kalinya. Kali ini kursus tersebut membahas tentang Undang Undang (UU) Cipta Kerja dengan narasumber Direktur Eksekutif Green Indonesia Foundation (#GiF) yang juga merupakan Supervisor Yaksindo, Asrul Hoesein yang dipandu oleh Ketua PKPS Bondowoso – Jawa Timur, Danny Dwi Damara.

Saat membuka acara, Danny segera membatasi bahwa pembahasan UU Cipta Kerja tersebut bukanlah untuk mencari siapa yang benar atau salah. “Bukan untuk pembenaran atau menyalah-nyalahkan. Pembahasan kita kali ini berkaitan dengan bagaimana kita menyambut UU Cipta Kerja supaya berdampak positif bagi kita pegiat dan pelaku pengelolaan sampah,” tuturnya.

Dalam sambutannya, Ketua Yaksindo, Nara Ahirullah mengungkapkan bahwa membahas UU Cipta Kerja dengan berbagai sudut pandang sangatlah perlu. Agar tidak salah dalam menyikapi UU baru tersebut. Nara mengaku sudah tamat membaca UU Cipta Kerja yang sekitar 1.000 halaman itu dan justru menemukan banyak hal positif. Terutama berkaitan dengan pengelolaan sampah.

“Saya melihat upaya mewujudkan tata kelola sampah Indonesia akan mulai terurai benang kusutnya. Sejumlah kemudahan berpihak pada pengelola sampah, terutama PKPS,” ujar Nara. Dia mengajak para peserta kursus entrepreneurship PKPS dapat mengambil hal positif dari UU Cipta Kerja sehingga bisa hidup dari hal positif itu.

UU Cipta Kerja Berkah bagi PKPS

Asrul Hoesein sangat positif menyambut UU Cipta Kerja. Bahkan sebagai inisiator dan konseptor PKPS, Asrul menilai UU Cipta kerja sebagai berkah bagi PKPS. Karena dengan undang-undang itu PKPS akan semakin cepat terbentuk di seluruh Indonesia. Yaitu, dengan kemudahan persyaratan untuk mendirikan PKPS.

Jika PKPS berdiri di seluruh Indonesia maka proses circular economy akan segera terwujud. Di mana PKPS telah digagas untuk menjadi poros sirkular ekonomi tersebut.

“Undang Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian termasuk salah satu UU yang terdampak UU Cipta Kerja. Maka sebagai inisiator PKPS dan para pengelola PKPS, perlu kita memahami dampak daripada UU Cipta Kerja itu,” tegasnya.

Dijelaskan, UU Cipta Kerja adalah UU yang memangkas dan menggabung UU yang saling berhubungan satu sama lainnya, yang dinilai mampu memperlancar usaha dan menghindari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

“RUU Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 174 pasal. Dibahas melalui 64 kali rapat sejak 20 April hingga 3 Oktober 2020. Pembuatan UU Cipta Kerja (UUCK) ini patut diakui sangat rumit, harus menggabungkan sekitar 79 undang-undang  yang terdiri dari 11 kluster dan 1.244 pasal dan pembahasan di DPR-RI bisa dianggap super cepat, kurang setahun sudah di paripurnakan oleh DPR,” jelas pria Asli Bone, Sulawesi Selatan itu.

Menurut Asrul, Amerika Serikat bahkan pernah empat kali menggunakannya sejak pertengahan abad ke-19. Omnibus law pertama adalah omnibus law tentang Compromise of 1850, paket undang-undang yang terdiri dari lima UU terpisah yang disahkan Kongres Amerika Serikat pada September 1850.

Bagi Asrul UU Cipta Kerja merupakan perangkat baru Indonesia  menuju era mandiri. Untuk memotivasi rakyat Indonesia meninggalkan mental priyayi, mental pegawai atau tenaga kerja menuju mental pengusaha. Sehingga Omnibus Law Cipta Kerja diklaim memberikan banyak kemudahan bagi koperasi dan para pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) untuk tumbuh subur dan berkembang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

“Dalam hal pengelolaan sampah tentu kita menunggu terobosan Menteri Koperasi dan UMKM dan juga KLHK serta Kementerian dan Lembaga lainnya,” ujarnya. Diungkapkan, Kementerian Koperasi dan UMKM segera menyusun roadmap kebijakan pasca pengesahan UU Cipta Kerja. 

Asrul menyimpulkan, UU Cipta Kerja sesungguhnya telah jadi upaya pemerintah untuk memperbaiki birokrasi yang menghambat berdirinya usaha-usaha kecil maupun yang sedang bertumbuh. “PKPS bisa mengambil peran dengan menciptakan program, baik untuk PKPS sendiri maupun bersama BUMDesa. PKPS seyogianya mendukung UUCK sebagai ikhtiar membangun pondasi masa depan bangsa dari sektor persampahan,” pungkasnya.

Penjelasan Asrul Hoesein dibenarkan oleh akademisi yang juga praktisi persampahan dari Universitas Tarumanegara – Jakarta, Helena J. Kristina. Dia melihat bahwa kemudahan-kemudahan banyak tertuang dalam UU Cipta Kerja. “Saya mencatat ada sembilan poin kemudahan di mana pengelola sampah bisa mendapat manfaat dari itu. Di antara kemudahan perizinan, bantuan pemerintah dan lain-lain. Sehingga dengan begitu pengelolaan sampah bisa makin tumbuh dan berkembang,” terangnya.

Tanggapan beragam juga datang dari para peserta kursus yang lain. Terutama berkaitan dengan bagaimana membangun sinergi dan kolaborasi dengan usaha-usaha lain yang nantinya tumbuh sebagai di dampak adanya UU Cipta Kerja. Terutama peluang kerja sama antara PKPS dengan BUMDesa yang ada di seluruh Indonesia. (kka)

IMG-20200908-WA0024.jpg

Wujudkan Tata Kelola Sampah Kota Tegal

Yayasan Kelola Sampah Indonesia (Yaksindo) melanjutkan visinya mewujudkan tata kelola sampah Indonesia di Kota Tegal – Jawa Tengah. Hal itu ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Tegal dengan Yaksindo tentang Peningkatan Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Hidup pada Selasa, 8 September 2020.Penandatanganan kesepakatan bersama itu dilaksanakan secara langsung oleh Walikota, Tegal Dedy Yon Supriyono dan Ketua Yaksindo Nara Ahirullah di Command Room Kominfo Kota Tegal. Dihadiri oleh para pejabat di lingkungan Pemkot Tegal serta undangan luar dari luar kota yang hadir secara virtual.

Membuat Sampah Tak Dibuang Setiap Hari

Dalam sambutannya, Ketua Yaksindo, Nara Ahirullah mengungkapkan yang relevan saat ini adalah pengelolaan sampah di rumah tangga.”Desentralisasi pengelolaan sampah. Menahan sampah di rumah-rumah warga agar tidak buang sampah setiap hari dan cukup waktu untuk penanganan, pengolahan dan pengolahan sampah di titik kumpul,” ujarnya.Nara menyatakan, Indonesia akan melihat bagaimana Undang Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UUPS) benar-benar dijalankan di Kota Tegal. Mulai dari pasal 12 tentang kewajiban rumah tangga mengelola sampah dengan infrastruktur pemilahan sampah berupa komposter dan kantong sampah anorganik di setiap rumah.Setelah itu lanjut melaksanakan Pasal 13 tentang kewajiban pengelolaan sampah kawasan dengan adanya mesin briket sampah yang hasilnya akan diserap industri. Lalu menjalankan Pasal 15 tentang tanggung jawab produsen pada sisa produknya dengan melakukan pendataan potensi sampah produk.”Kemudian mewujudkan Pasal 21 tentang insentif dan disinsentif pengelola sampah oleh masyarakat, pengelola kawasan dan produsen produk dengan pembentukan PKPS (Primer Koperasi Pengelola Sampah) sebagai poros circular economy yang selama ini sering didengung-dengungkan namun jalan di tempat,” papar Nara.PKPS, sambungnya, akan mengubah material daur ulang yang awalnya disebut sampah menjadi bisnis yang sustainable karena ketersediaan bahan bakunya yang pasti ada.”Di Kota Tegal ini jugalah kita akan melihat bagaimana masyarakat, pemerintah, pihak produsen dan swasta lainnya secara bergotong-royong membantu pengelolaan sampah secara bertanggungjawab dan proporsional,” pungkasnya.

Seimbangkan Volume Sampah dengan Sistem Pengelolaan

Senada, Walikota Tegal, Dedy Yon Supriyono mengungkapkan, saat ini sampah adalah tantangan kita bersama untuk menyelesaikannya. Tantangan itu disebabkan oleh makin besarnya populasi penduduk, peningkatan konsumsi masyarakat, semakin sempitnya lahan, meluasnya distribusi produk dan umur produk yang makin instan.Kondisi demikian menyebabkan volume sampah yang dihasilkan dan timbul meningkat hingga jumlah yang tidak mampu dikelola. “Faktor utama tidak terkelolanya sampah yang ada saat ini merupakan akibat dari tidak seimbangnya volume sampah dengan kemampuan pengelolaan sampah,” ujarnya.Di sinilah, sambungnya, Pemkot Tegal memiliki pemahaman yang sama dengan Yaksindo. Maka kesepakatan bersama itu akan dilanjutkan dengan perjanjian kerja sama yang lebih teknis lagi untuk mengajak semua pihak bergotong royong mengelola sampah.Usai memberi sambutan, Walikota Tegal dan Ketua Yaksindo bersama-sama menandatangani dokumen kesepakatan bersama. Kemudian dilanjutkan dengan mendengar pernyataan dari undangan yang hadir secara virtual.

PT KCS Hibahkan Mesin Briket Sampah Skala Kecamatan

Owner PT Kemasan Ciptatama Sempurna (KCS), Wahyudi Sulistya menyatakan sangat mendukung kerjasama yang akan dilaksanakan antara Pemkot Tegal dengan Yaksindo. Di mana dalam hal ini PT KCS akan menghibahkan mesin predator sampah yang dapat mengubah sampah menjadi bahan bakar briket dengan kalori yang sesuai kebutuhan industri.“Kami sangat mendukung dan mesin briket sampah yang akan kami hibahkan pada Pemkot Tegal merupakan solusi yang tepat untuk permasalahan sampah. Briket sampah hasil produksi nanti akan bisa membiayai pengelolaan sampah secara mandiri sehingga pemkot bisa hemat dalam operasional penanganan sampah,” ujar Wahyudi yang juga sekaligus Pembina Yaksindo sekaligus Sekretaris Jendral Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI).Mesin briket tersebut memiliki kapasitas yang bisa menyelesaikan sampah per hari di tingkat kecamatan. Rencananya, hibah mesin briket tersebut akan ditempatkan di Kecamatan Tegal Timur.

ADUPI Ajak Masyarakat Cerdas Kelola Sampah

Sementara itu, Ketua Umum ADUPI, Christine Halim yang juga hadir secara virtual mengharapkan Kota Tegal bisa benar-benar menjadi percontohan yang baik dan benar dalam pengelolaan sampah.“Pengelolaan sampah di dalamnya juga ada daur ulang. Saya yakin dengan kerjasama yang baik, pengelolaan sampah dari hulu ke hilir akan menguntungkan masyarakat. Di mana masyarakat nanti juga bisa memperoleh hasil yang baik dari sampah yang bisa didaurulang,” tuturnya.Christine mengajak agar masyarakat cerdas dalam mengelola sampah. Sehingga selain menghasilkan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman, pengelolaan sampah juga bisa menyejahterakan masyarakat.

Program Prioritas PT Trinseo Materials Indonesia

Selanjutnya, Presiden Direktur PT Trinseo Materials Indonesia Director of Sustainability Responsible Care® Indonesia (RCI) menyatakan, mendukung kerjasama Pemkot Tegal dengan Yaksindo karena termasuk dalam prioritasnya.PT Trinseo Materials Indonesia memprioritaskan keberlanjutan pengelolaan sampah karena baru saja mengumumkan Sustainability Goals selama 10 tahun ke depan. “Hingga tahun 2030 topik prioritas kami mulai dari perubahan iklim, produk berkelanjutan, pengerjaan yang bertanggung jawab, hingga tenaga kerja yang berkelanjutan,” terangnya.

GIF – Yaksindo Akan Dampingi Sampai Tuntas

Terakhir, Direktur Eksekutif Green Indonesia Foundation (GIF) sekaligus Supervisor Yaksindo menyatakan apa yang akan dilakukan Yaksindo di Kota Tegal tidak akan sama dengan program-program lain.“Kami tidak akan hanya memberikan alat-alat atau mesin-mesin saja lalu pergi,” tegasnya.Yaksindo, tambahnya, akanmendampingi pemerintah, masyarakat dan industri yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Kota Tegal sampai semuanya siap tinggal landas. “Tidak akan kami tinggalkan. Karena yang akan kami bangun dalam pengelolaan sampah adalah sistem. Akan percuma semuanya kalau sistem tidak ada,” tegasnya.Dijelaskan, selanjutnya Yaksindo akan mengajak berkomunikasi semua pihak yang terkait sampah. Baik itu pemerintah, masyarakat, industri, komunitas dan media. Setelah itu melakukan pendataan potensi sampah dan membentuk kelembagaan pengelola sampah.“Lalu ada edukasi, sosialisasi, pendampingan dan evaluasi. Kami sudah menyiapkan rencana jangka pendek, menengah dan panjangnya. Akan tercapai tujuan kita bersama jika kita semua kompak dalam kolaborasi dan gotong royong,” pungkasnya. (kka)

IMG-20200713-WA0007.jpg

Dampingi Wilayah Destinasi Wisata Kelola Sampah

Minggu lalu (27/6), Pengawas Yaksido, Asrul Hoesein menghadiri undangan PT. Bank BNI di Purwokerto. Dia diminta memberikan usulan dalam program pemberdayaan masyarakat pada wilayah destinasi wisata.

Dalam hal ini program CSR BNI dengan bergandengan PT. Geo Dipa Energy (Persero) akan fokus pada pengelolaan sampah yang lebih luas. Yaitu Integrated Farming Zero Waste atau pertanian terpadu bebas sampah.

Dalam progresnya Yaksindo bersepakat dengan Green Indonesia Foundation (GiF). Di mana GiF lebih dulu bersepakat dengan BNI melakukan pendampingan program pemberdayaan masyarakat melalui badan usaha milik desa (BUMDes) atau lainnya untuk fokus pada pentingnya penguatan kelembagaan “sosial dan bisnis” tata kelola sampah agar sustainable. Tujuannya untuk mendukung pertanian organik berbasis home industri.

Hari ini GiF bersama Timdis Group menuju Wonosobo untuk memulai pendampingan pembangunan suprastruktur dan infrastruktur di 12 desa di Dataran Tinggi Dieng. Hari ini (14/7) GiF memberi pembekalan untuk para pelaku dan pendukung program.

Termasuk pembentukan PKPS di 2 kabupaten dalam wilayah Dataran Tinggi Dieng, yaitu Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara. Juga pembentukan pengelola sampah di masing-masing desa untuk berbaur dengan BUMDes dalam melaksanakan program pertanian terpadu bebas sampah serta pencegahan sampah pada daerah wisata Taman Bumi Dieng.

Taman Bumi Dieng Lokasi Pertama

Dataran tinggi Dieng, terletak di antara dua kabupaten yaitu kabupaten Wonosobo masuk bagian Dieng Wetan. Sedangkan bagian Dieng Kulon masuk ke daerah Kabupaten Banjarnegara.

Dataran tinggi Dieng sering mendapat julukan “Negeri Di Atas Awan”. Selain julukan tersebut, Dieng juga dikatakan sebagai “Tanahnya Para Dewa”. Dulu tempat ini merupakan pusat peradaban agama Hindu abad ke-7.

Dieng merupakan dataran tinggi, dimana kepercayaan orang Hindu mengatakan jika tempat yang tinggi lebih dekat dengan Sang Hyang Widhi atau dewa itu sendiri. Sehingga, konon Dieng digunakan sebagai tempat para dewa bersemayam.

Dieng adalah salah satu tempat wisata menarik di Jawa Tengah. Berada di wilayah Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo, kurang lebih 30 km dari kota Wonosobo. Dataran tinggi Dieng terletak di barat komplek Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing.

Menurut sejarah, dataran tinggi Dieng disebut sebagai tempat para dewa dewi tinggal. Nama Dieng sendiri diambil dari bahasa Kawi: “di” yang artinya tempat atau gunung dan “Hyang” yang artinya dewa. Sehingga Dieng berarti daerah pegunungan tempat dewa dewi bersemayam.

Sedangkan sejarah lain ada yang mengatakan jika nama Dieng berasal dari bahasa Sunda “di hyang”, karena diperkirakan pada abad ke-7 Masehi daerah ini berada dalam wilayah politik kerajaan Galuh.

Selain karena keindahan tempat wisatanya, Dieng juga terkenal sebagai tempat yang kental akan spiritual karena di sini terdapat candi-candi kuno bercorak Hindu dengan arsitektur yang unik.

Berada di ketinggian 2.093 meter di atas permukaan laut (mdpl), dataran tinggi Dieng Wonosobo memiliki udara yang sejuk lengkap dengan kabut saat matahari tidak muncul di langit. Dengan kisaran suhu 15 sampai 20 derajat Celcius.

Wisata Alam Dieng

1. Telaga Warna

Merupakan Landmark wisata Dieng. Telaga ini memiliki warna yang berbeda-beda dan punya legenda tersendiri.

2. Bukit Sikunir

Tempat berburu sunrise. Bukit Sikunir terletak di Desa Sembungan yang merupakan desa tertinggi di Jawa Tengah (2.200 mdpl). Warna sinar matahari yang kekuningan seperti kunir membuat masyarakat setempat menamainya sikunir (Jawa: kunyit)

3. Sumur Jalatunda

Sumur Jalatunda berlokasi di Desa Pekasiran, Kecamatan Bantur, Kabupaten Banjarnegara, kurang lebih sekitar 12 km di sebelah barat lokasi utama wisata Dieng. Sumur Jalatunda ini dulunya adalah sebuah ceruk rekahan kawah yang kemudian digenangi oleh air dengan diameter 90 meter dan kedalaman lebih dari 200 meter. Karena air yang menggenang ini ceruk tersebut tampak seperti sumur.

Mencapai Sumur Jalatunda ini, Anda harus menyiapkan fisik untuk menaikai 257 anak tangga. Pada anak tangga terakhir, Anda akan menemukan tumpukan kerikil beralaskan karung beras.

Menurut mitos masyarakat setempat, barang siapa yang dapat melempar kerikil dari seberang sumur ke seberang yang berlawanan, maka harapannya bisa terkabul. Oleh karena itu, ketika Anda mengunjungi sumur ini, Anda akan menemukan para penjual batu kerikil.

Harga yang dipatok untuk batu kerikil tersebut sebesar 500 rupiah. Banyak wisatawan yang mencoba peruntungannya dengan melempar batu kerikil ini.

4. Kawah Dieng

Dataran tinggi Dieng Wonosobo memiliki beberapa kawah yang indah, yaitu Kawah Sikidang, Kawah Candradimuka, dan Kawah Sileri yang masih aktif. Kawah Sikidang adalah salah satu kawah yang dijadikan andalan tempat wisata di Dieng dan berlokasi di wilayah Dieng timur. Pemandangan di sekitar kawah ini sangat indah, perpaduan hamparan bukit hijau dan tanah kapur di sekitar tanah kawah.

Diberi nama Sikidang karena kolam magma di kawah ini sering berpindah-pindah seperti Kidang (bahasa Jawa untuk hewan Kijang). Gejolak magma di kawah ini juga cukup tinggi, antara setengah hingga satu meter.

Kawah Sileri merupakan salah satu kawah terbesar di dataran tinggi Dieng dengan luas sekitar 4 hektar. Anda dapat mencapai kawah ini dengan perjalanan sejauh 7 km dari kawasan wisata utama Dieng.

Kawah Sileri masih masih mengeluarkan asap putih. Diberi nama Sileri karena warna air kawah ini putih dan aromanya seperti air bekas mencuci beras (dalam bahasa Jawa disebut leri). Sedangkan Kawah Candradimuka adalah kawah yang terkenal di dalam cerita legenda pewayangan. Dalam legenda diceritakan, kawah ini adalah tempat di mana Gatotkaca dijedi (dimandikan dalam bahasa Jawa) sehingga memiliki kesaktian yang luar biasa. Letak kawah ini kurang lebih 6 km dari pusat wisata Dieng.

5. Candi Dieng

Candi adalah sebuah simbol kepariwisataan di Dieng. Candi jugalah yang membuat Dieng menjadi tempat yang sakral. Di sini terdapat banyak Candi Hindu yang tersebar di berbagai lokasi. Candi-candi yang terdapat di Dieng diberi nama sesuai dengan tokoh Mahabarata.

Ada Candi Bima, Arjuna, Gatot Kaca, Srikandi, dan lain-lain. Model bangunan candi di sini mengikuti bentuk candi di India dengan ciri khas arca dan relief yang menghiasi bangunan candi.

“Insya Allah dengan campur tangan Tuhan, GiF akan mendampingi masyarakat di seluruh area Taman Bumi Dieng ini untuk menjadikan sampah sebagai penopang pertanian organik yang ramah wisata di daerah ini,” ujar Asrul Hoesein. (rev)

IMG-20200709-WA0024.jpg

Yaksindo dan GiF Gandeng PT Yogyakarta

Kolaborasi Lahirkan Solusi Sampah Nasional

Yaksindo dan Green Indonesia Foundation (GiF) secara resmi bekerjasama dengan Institut Teknologi Yogyakarta (ITY). Tiga lembaga tersebut berkolaborasi untuk melahirkan solusi sampah nasional.

ITY merupakan perguruan tinggi pelopor program studi (prodi) teknik lingkungan di Indonesia. Sebagai kampus tertua ITY diharapkan dapat memberi sumbangan besar terutama dalam hal keilmuannya dalam pengelolaan sampah dan kegiatan penelitian lainnya.

Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara ITY dengan GiF dan ITY dengan Yaksindo pada Kamis, 9 Juli 2020 di kampus Pascasarjana ITY.

Hadir secara online dalam penandatanganan MoU tersebut seluruh pejabat di lingkungan akademik ITY. Dari GiF hadir Asrul Hoesein sebagai Direktur Eksekutif. Hadir pula Nara Ahirullah, Ketua Yaksindo.

Dalam sambutannya, Rektor ITY Prof. Chafid Fandeli mengungkapkan kerjasama ITY dengan GiF dan Yaksindo diharapkan dapat menjadi momentum perbaikan pengelolaan sampah Indonesia. “Sampah ini harus mendapat perhatian yang serius,” tegasnya.

Menurut dia, masalah sampah di Indonesia sudah harus menemukan solusi yang benar. “Sampah laut merupakan salah satu yang harus mendapatkan perhatian dan segera bisa diselesaikan. Semoga kerjasama ini bisa menjadi jalan untuk mencapai solusi tersebut,” ungkapnya.

Mengokohkan Regulasi dan Meningkatkan Literasi Pengelolaan Sampah

Sementara Asrul Hoesein menyampaikan apresiasinya pada ITY atas kerjasama tersebut. “Mudah-mudahan kerjasama ini menjadi jawaban dari masalah sampah Indonesia,” ujarnya.

Asrul mengatakan salah satu persoalan sampah di Indonesia yang paling mengemukakan saat ini terkait peraturan pelarangan pada produk-produk tertentu di sejumlah daerah. Menurut dia seharusnya tidak ada kebijakan seperti itu jika pengelolaan sampah berjalan sesuai regulasi.

Senada, Ketua Yaksindo, Nara Ahirullah mengaku sangat bangga bisa bekerjasama dengan ITY. Dia mengharapkan kolaborasi tersebut bisa meningkatkan kualitas pengelolaan sampah dari sisi akademik dan memperkaya literatur.

“Pengelolaan sampah belum secara maksimal didukung secara ilmiah. Padahal sampah ada di mana-mana dan harus ditangani secara serius,” ujarnya.

Pembina Yaksindo, Wahyudi Sulistya yang ikut mendatangani MoU sebagai pihak mengetahui bersama Ketua Yayasan Lingkungan Hidup, Nico Ngani.

“Kerjasama ini akan memperluas jangkauan Yaksindo dalam upaya mewujudkan tata kelola sampah Indonesia sesuai regulasi. Makan luas jangkauan kita, semoga makin cepat juga terwujud solusi sampah kita,” harap Wahyudi yang merupakan owner PT Kemasan Ciptatama Sempurna (KCS).

Sebelum ditutup, pembawa acara penandatanganan MoU membacakan rencana tindak lanjut dan lingkup kegiatan kerjasama tersebut. Di antaranya, kegiatan KKN tematik, solusi sampah laut dengan kerjasama lintas perguruan tinggi dan revitalisasi lahan ex-tambang berbasis sampah.

Kerjasama itu juga mengarah pada program melahirkan energi terbarukan berbasis sampah, pengembangan SDM pengelola sampah, mendorong circular economy dengan Primer Koperasi Pengelola Sampah (PKPS) berbasis regulasi dan mendorong pelaksanaan UUPS melalui PKPS sebagai poros circular economy serta program potensial lainnya terkait lingkungannya. (rev)

IMG-20200703-WA0009.jpg

Yaksindo Ungkap Kelemahan PKPS

Di sejumlah daerah saat ini sedang gencar didirikan Primer Koperasi Pengelola Sampah (PKPS). Sistem yang dianggap komperhensif dalam pengelolaan sampah dan dapat menjadi poros sirkular ekonomi Indonesia.

Namun, sistem PKPS yang diklaim solusi sampah Indonesia itu rupanya memiliki kelemahan yang cukup besar. Tak heran jika sistem PKPS masih menjadi pro-kontra di tengah upaya pengelolaan sampah Indonesia.

Mengganggu Sistem Persampahan di Daerah

Faktanya di semua daerah di Indonesia sudah ada tata kelola sampah. Meskipun tata kelola yang dimaksud hanya pada skala penanganan. Di mana sampah diangkut dari rumah-rumah warga ke TPS lalu diangkut ke TPA.

Pada 2019 lalu, Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Novrizal Tahar mengungkap di seluruh daerah Indonesia sampah tertangani rata-rata 32%. Di antaranya, 3% dikelola di sumbernya dan 29% dibawa ke TPA. Dari kondisi inilah terbangun sistem.

Yaitu, sistem angkut buang yang membutuhkan banyak tenaga dan dana. Konsep PKPS tentu bertolak belakang dengan sistem lama tersebut. Sebab, PKPS sejak awal membawa konsep pembaruan untuk mengurangi tingginya biaya penanganan sampah.

PKPS membuat sistem pengelolaan sampah kawasan oleh masyarakat sesuai Undang Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UUPS) pasal 13. Sampah dikelola di sumber hingga 90% sehingga sampah yang dibawa ke TPA hanyalah residu yang diperkirakan tinggal 10% saja.

Menghilangkan Keleluasaan Produsen

Berbeda dengan di luar negeri, produsen berbagai produk di Indonesia punya keleluasaan yang cukup besar. Di antaranya, tidak perlu pusing dengan sisa produknya yang sudah dikonsumsi masyarakat.

Sementara PKPS justru getol menuntut tanggung jawab produsen sebagai penimbul sampah di sisi paling hulu. Padahal, selama ini produsen sudah cukup leluasa meski pun ada aturan yang mengatur hal tersebut.

Bukan hanya produsen, PKPS juga kerap mendesak pemerintah tegas menjalankan aturan terkait tanggung jawab produsen. Desakan PKPS tersebut tentu akan mengubah situasi, baik di sisi pemerintah maupun produsen.

Dengan adanya PKPS ‘produsen dan pemerintah harus memenuhi amanah regulasi pasal 14 dan 15 UUPS. Sebab sudah ada instrumen untuk melaksanakan aturan tersebut.

PKPS meminta produsen tertib seperti di luar negeri. Yaitu, bertanggung jawab pada sisa produknya.

PKPS sering mengemukakan pertanyaan: jika di luar negeri produsen mau bertanggung jawab, kenapa di Indonesia mereka tidak memperlakukan hal yang sama?

Sistem Administrasi Terlalu Detil

Sejak awal, Asrul Hoesein menginisiatori PKPS dalam bentuk lembaga koperasi. Membuat PKPS tidak bisa dengan mudah dibentuk.

Dari proses pembentukannya saja, PKPS harus memenuhi banyak syarat. Hal itu jelas tidak bisa diterima oleh orang-orang yang biasa berusaha di bidang persampahan selama ini secara mudah.

Menurut pantauan Yaksindo, usaha di bidang persampahan di Indonesia sangat mudah dibuat. Namun, rata-rata usaha sampah itu tidak memiliki izin atau izinnya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan usaha tersebut.

Selain itu, usaha di bidang persampahan banyak dikuasai perorangan. Terutama yang memiliki hubungan dekat dengan oknum tertentu yang digunakan untuk mendapatkan bantuan atau kemudahan lainnya.

Konsep PKPS yang sarat administratif jelas sulit diterima kecuali oleh orang yang benar-benar ingin tertib administrasi dan taat regulasi. Ditambah lagi dengan syarat PKPS yang hendak menjalankan semua transaksi berdasarkan MoU dan Kontrak kerja.

PKPS beralasan MoU dan Kontrak diperlukan untuk saling menjaga antar pihak yang bertransaksi. Sementara sebagian besar orang lebih suka bertransaksi secara manual tanpa perjanjian meskipun kerugian menghantui para pihak tersebut.

Terlalu Mementingkan Masyarakat

Selama ini masyarakat sering disalahkan karena menyebabkan banyak sampah. Mereka selalu didorong supaya lebih tertib dalam membuang dan mengelola sampah.

Sementara PKPS malah sebaliknya, membela masyarakat sebagai penghasil (bukan penimbul) sampah. PKPS justru meminta pemerintah dan produsen memberikan insentif dan penghargaan yang layak pada masyarakat.

Terutama pada masyarakat yang sudah mengelola sampahnya. Sedangkan kepada yang belum mengelola sampah, insentif dan penghargaan itu tetap harus diberikan sebagai motivasi sebelum diberlakukan sanksi.

Hal itu tentu membuat sejumlah pihak gerah. Pasalnya, selama ini ketidakpedulian masyarakat pada sampah justru mendatangkan pekerjaan bagi sebagian pihak. Kalau masyarakat sudah mandiri mengelola sampah, akan ada pihak yang merasa dirugikan.

Dapat Merugikan Pengelola Sampah

Pihak yang berpotensi paling dirugikan oleh PKPS adalah para pengelola sampah. Mulai dari bank sampah, pemulung, pengepul hingga usaha-usaha kecil persampahan atau perosok.

Para pengelola sampah tersebut akan merugi jika PKPS mendorong masyarakat mandiri mengelola sampahnya. Meskipun pihak PKPS selalu meyakinkan bahwa adanya PKPS justru akan menjadi rumah bisnis bersama para pengelola sampah tersebut.

Para pengelola sampah itu tetap tidak percaya bahwa sampah yang dikelola mandiri oleh masyarakat secara berjenjang pada akhirnya akan menguntungkan mereka. Petanya, sampah dari masyarakat didata oleh pengelola sampah.

Dari data tersebut sampah kemudian dikumpulkan (termasuk sampah organik) oleh pengelola sampah. Selanjutnya sampah dipilah detil oleh pegawai yang diangkat dari pemulung atau pengangkut sampah.

Hasil pemilahan dilaporkan PKPS. Lalu PKPS berdasarkan order dari pabrik daur ulang akan menjemput ex-sampah dari titik-titik lokasi pengelola sampah.

Hasil penjualan yang diterima PKPS kemudian diberikan pada pengelola sampah (setelah dipotong biaya dan jasa). Dari pengelola sampah, hasil penjualan diberikan pada masyarakat penghasil sampah (setelah dipotong biaya dan jasa).

Masyarakat bisa mendapatkan hasil penjualan sampahnya dengan nilai yang tinggi. Sebab pengelola sampah dan PKPS hanya memotong biaya dan jasa sesuai kesepakatan.

Jika yang dianggap kerugian pengelola sampah terkait keuntungan yang biasa mereka dapatkan (bukan berbentuk nilai jasa), PKPS sudah menyiapkan instrumen penggantinya. Pengelola sampah yang murni bergerak secara sosial akan dengan mudah mendapatkan kepercayaan mengelola CSR, dana hibah, insentif pengelola sampah atau EPR dari pemerintah atau swasta.

Memubadzirkan Dana Pengangkutan dan Pengelolaan TPA

Dana penanganan sampah di semua daerah di Indonesia hampir bisa dipastikan sebagian besar untuk mengangkut sampah ke TPA.

Pembuangan sampah ke TPA selama ini adalah solusi yang dianggap paling masuk akal. Meskipun menghabiskan dana besar dan sumberdaya yang banyak.

PKPS yang tentu saja akan membalikkan kondisi itu menghadapi pertanyaan besa: Kalau TPA tidak dimanfaatkan, akan dikemanakan dana pengangkutan sampah, dana pengelolaan TPA dan tenaga pengangkut sampah atau pemulung akan kerja apa dan bagaimana nasib TPA??

Dengan mudahnya PKPS menjawab. Dana angkut sampah dapat dialihkan untuk pengadaan infrastruktur pemilahan dan pengelolaan sampah di masyarakat.

Tenaga pengangkut sampah bisa dialihkan menjadi pengelola-pengelola sampah di desa-desa atau kelurahan. Dengan cara itu PKPS mengklaim dapat menaik-kelaskan pengangkut sampah dan pemulung bekerja di tempat yang lebih baik.

Dan nasib TPA bagaimana? Dalam konsep PKPS, TPA tetap dipakai sebagai pembuangan sampah residu. Sampah atau limbah yang tidak bisa diolah dari rumah sakit, pabrik – pabrik atau sumber nondomestik lainnya tetap dibawa ke TPA.

Itulah kelemahan-kelemahan PKPS yang membuatnya relatif pro-kontra di Indonesia. Banyak kondisi yang kurang bersahabat untuk dapat membangun sistem PKPS.

Namun tampaknya tantangan yang besar itu justru membuat orang-orang bersemangat mendirikan PKPS. (rev)

Source photo:

gosipgarut.id, zonareferensi.com, bali.bisnis.com, mediaindonesia.com

IMG-20200627-WA0006.jpg

PKPS Yogyakarta Didirikan Pembatik dan Pegiat Lingkungan

Yaksindo terus mendorong pembentukan Primer Koperasi Pengelola Sampah (PKPS) di Indonesia. Kali ini, Yaksindo kembali ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Setelah mendirikan PKPS Bantul, kini giliran PKPS Yogyakarta. Inisiasi pendirian PKPS sudah dilaksanakan pada Jumat malam, 26 Juni 2020 di areal Malioboro.

Rapat inisiasi dan pendirian PKPS dihadiri oleh Pengawas Yaksindo, Asrul Hoesein yang juga sekaligus Direktur Green Indonesia Foundation (#GiF). “Semua yang hadir muda-muda. Semangatnya hebat ingin Kota Yogyakarta meningkat kualitas pengelolaan sampahnya dan secara ekonomi bisa jadi usaha bersama,” ungkap Asrul.

Menurut Asrul, pendiri PKPS Yogyakarta di antaranya adalah pembatik dan pegiat lingkungan. “Saya tanya-tanya tidak ada satu pun dari penggerak bank sampah. Tidak apa-apa, karena PKPS tidak terbatas pendiri atau anggotanya harus bank sampah. Siapa saja bisa,” terangnya.

Nanti, sambung Asrul, bank sampah dan lainnya seperti pengepul, pemulung, komunitas pengelola sampah atau pegiat lingkungan bisa jadi mitra bisnis PKPS.

“Kalau sudah jadi mitra, nanti PKPS akan memberikan edukasi agar para pengelola sampah mitra PKPS bisa menjalankan fungsi social engineering (perekayasa sosial) untuk bereskan semua sampah di kawasannya,” terang pria yang merupakan inisiator PKPS itu. (rev)

IMG_20200626_182621_120.jpg

Sukses Laksanakan Kursus Enterpreneurship PKPS

Yaksindo bekerja sama dengan Green Indonesia Foundation (GiF) telah berhasil melaksanalan kursus kewirausahaan bagi para penggerak Primer Koperasi Pengelola Sampah (PKPS) seluruh Indonesia.

Kursus dipandu oleh Ketua Yaksindo, Nara Ahirullah dan sebagai mentor diisi oleh Direktur GIF sekaligus inisiator PKPS, Asrul Hoesein.

Dalam penyampaiannya, Asrul banyak sharing ilmu dan pengalamannya terkait pengelolaan sampah dan kewirausahaan. Dia menegaskan bahwa mengelola PKPS tidak boleh hanya memikirkan keuntungan besar belaka.

“Mengelola PKPS jangan hanya berpikir sampah dan keuntungan semata. Kondisi lingkungan juga harus menjadi tanggung jawab. Penting juga mengangkat ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Banyak hal disampaikan Asrul kepada peserta kursus yang hanya terbatas bagi peserta yang sudah membentuk dan mendirikan PKPS. “Yaksindo seperti saya dengar, akan banyak melaksanakan kursus untuk teman-teman PKPS. Semoga itu semua nanti bisa memajukan PKPS di seluruh Indonesia untuk mengejar kemajuan seperti Koperasi NACF di Korea,” harapnya.

Berlangsung selama 2 jam, kursus berlangsung serius laiknya perkuliahan. Di sejak awal acara online itu Nara mengingatkan agar peserta mencatat hal penting yang disampaikan narasumber.

Menurut Nara, kursus selanjutnya tetap akan berkaitan dengan meningkatkan SDM di PKPS. “Yaksindo sangat yakin PKPS bisa menjadi solusi sampah Indonesia dengan jenjang dan jejaringnya yang luas. Maka Yaksindo merasa memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas SDM-nya,” ungkapnya.

Nara berharap dengan berbagai pengetahuan dan sharing pengalaman dari narasumber, PKPS dapat menjadi koperasi yang kuat. Sehingga persoalan sampah yang menjadi salah satu tujuan utama berdirinya PKPS dapat diselesaikan. (rev)

IMG-20200619-WA0009.jpg

Yaksindo Dukung APSI Bentuk PKPS Bali

Upaya mendorong pengelolaan sampah yang sesuai regulasi dengan sistem yang berjejaring terus dilaksanakan oleh Yaksindo. Dalam waktu dekat, Yaksindo akan berkolaborasi dengan Asosiasi Pengusaha Sampah Indonesia (APSI) di Provinsi Bali.

Kolaborasi yang akan dilakukan Yaksindo dengan APSI tersebut muncul atas inisiatif bersama. Hal itu disampaikan oleh Ketua Yaksindo, Nara Ahirullah.

“Insya Allah sesegera mungkin Yaksindo akan berkolaborasi dengan APSI di Provinsi Bali. Kabar baik ini datang dari Pak Asrul Hoesein yang sekarang sedang berkunjung ke Bali memenuhi undangan dari teman-teman APSI,” ujar Nara.

Nara mengungkapkan, bentuk kolaborasi antara Yaksindo dengan APSI adalah dengan bersama-sama mendorong pembentukan Primer Koperasi Pengelola Sampah (PKPS) di Provinsi Bali.

Pernyataan Nara dibenarkan oleh Asrul Hoesein, Pengawas Yaksindo yang tengah berada di Bali. Menurut Asrul, APSI sudah sepakat untuk berkolaborasi dengan Yaksindo untuk bergotong royong membangun solusi pengelolaan sampah Indonesia.

Kolaborasi itu akan dimulai dari Bali. “Saya sudah bertemu dengan Ketua APSI dan bicara panjang soal pengelolaan sampah Indonesia. Harus ada kolaborasi yang benar dan proporsional,” terang Asrul.

(Foto dari kiri: Asrul Hoesein, Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri dan jajaran APSI pada acara Program Karangasem Bersih Sampah, 19 Juni 2020)

Dijelaskan, Yaksindo dan APSI akan mendorong pembentukan PKPS di Bali sebagai sistem pengelolaan sampah yang berjenjang dan berjejaring. Kelak, PKPS-PKPS di Bali akan terkoneksi dengan PKPS-PKPS di provinsi lain se Indonesia.

“Ada sembilan kabupaten dan kota di Provinsi Bali, mudah-mudahan semuanya bisa mendirikan PKPS. Namun, yang paling potensial segera berdiri adalah PKPS Klungkung dan PKPS Karangasem,” terang pria berkumis itu.

Asrul mengungkapkan, selama dua hari di Bali dirinya sudah berkunjung ke Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Karangasem. Dia meyakini bahwa persoalan sampah di dua kabupaten itu dapat diselesaikan dengan mendirikan PKPS.

“Dengan PKPS semua pihak akan punya tugas dan tanggung jawab yang proporsional. Karena PKPS ini sejak awal memang multistakholder,” tegasnya.

Pembina Yaksindo, Wahyudi Sulistya menyambut baik kolaborasi Yaksindo dengan APSI. Menurut dia, kolaborasi Yaksind dan APSI itu akan mempercepat terciptanya solusi pengelolaan sampah Indonesia yang saat ini sedang diusahakan oleh Yaksindo.

“Solusi pengelolaan sampah Indonesia memang tidak bisa dilakukan parsial, sendiri-sendiri dan tidak tersistem. Syukur lah kalau APSI akan berkolaborasi dengan kami. Progres solusi sampah kita akan semakin cepat terwujud,” ungkap Wahyudi.

Menindaklanjuti kolaborasi tersebut, Owner PT. Kemasan Ciptatama Sempurna (KCS) itu menyatakan akan menggelar pertemuan antara Yaksindo dengan APSI pada Senin, 29 Juni 2020 di Kabupaten Pasuruan – Jawa Timur.

“Sekaligus nanti bersama-sama melihat perkembangan pendirian PKPS Kabupaten Pasuruan,” ujarnya mengakhiri. (rev)

2020-06-15-18.38.25.jpg

Di DIY, Srikandi PKPS Bantul Siap Bereskan Sampah

Setelah mendorong pembentukan Primer Koperasi Pengelola Sampah (PKPS) Kota Magelang, Yaksindo juga mendorong terbentuknya PKPS Kabupaten Bantul – Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Ketua Yaksindo, Nara Ahirullah berharap PKPS Kabupaten Bantul bisa menjadi pemicu terbentuknya PKPS di kabupaten dan kota se DIY lainnya. “Setelah Kabupaten Bantul, insya Allah PKPS Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Kulonprogo juga akan segera terbentuk,” ujarnya.

Menurut Nara, terbentuknya PKPS Kabupaten Bantul merupakan momentum yang tepat untuk DIY secara keseluruhan meningkatkatkan kualitas pengelolaan sampah sesuai regulasi. “Yaksindo akan terus berbicara regulasi dan membentuk PKPS untuk melaksanakan regulasi itu,” terang Nara.

PKPS Bantul akan digerakkan oleh pegiat lingkungan, pengelola sampah, akademisi dan masyarakat biasa. Semuanya telah hadir dalam rapat pendirian dan menyepakati wanita asli Bantul sebagai ketua, Marfuatun.

“Sementara ini sudah ada dua srikandi jadi pemimpin PKPS. Yaitu, PKPS Bantul dan PKPS Sijunjung – Provinsi Sumatera Barat. Perempuan-perempuan hebat ini siap atasi masalah sampah di daerahnya sesuai regulasi,” ungkap pria berkacamata itu.

Ke depan, masih banyak PKPS yang akan terbentuk yang di antaranya akan diketuai oleh wanita. “PKPS terbuka bagi siapa saja untuk jadi pengurusnya. Laki-laki atau perempuan, yang penting dalam kepengurusan PKPS tidak ada hubungan keluarga atau darah, vertikal maupun horisontal,” tegasnya.

Direktur Green Indonesia Foundation (GiF), Asrul Hoesein yang merupakan inisiator PKPS, mengungkapkan ikut berbahagia atas terbentuknya PKPS Bantul.

“Teman-teman sudah mulai menyadari betapa pentingnya lembaga pengelolaan sampah berbentuk koperasi yang berjejaring dan multistakeholder. Saya sangat apresiasi teman-teman yang sudah membentuk PKPS. Terus semangat semua ya,” tandasnya yang juga selaku pengawas di Yaksindo.

Senada, Pembina Yaksindo, Wahyudi Sulistya menyatakan dukungannya pada PKPS – PKPS yang sudah dan akan terbentuk. “Semakin banyak PKPS terbentuk di seluruh Indonesia, maka akan semakin baik pengelolaan sampah kita,” terangnya.

Wahyudi meminta agar semua PKPS yang terbentuk dan yang akan terbentuk terus berkordinasi satu dengan yang lain. Dia meyakini pola jejaring antar-PKPS lah yang bisa menjadi solusi masalah sampah Indonesia. (rev)

20200613_151635.jpg

Yaksindo Dorong Pengelolaan Sampah di Magelang – Jawa Tengah

Yaksindo mulai bergerak di Jawa Tengah. Mendorong perbaikan kualitas pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang dan Kota Magelang.

Berkolaborasi dengan CV. Timdis, Yaksindo datang ke Rumah Sakit Umum (RSU) Lestari Raharja di Kota Magelang – Jawa Tengah. Ketua Yaksindo, Nara Ahirullah mendorong RSU tersebut membentuk pengelola sampah unit agar maksimal dalam pengelolaan sampah domestik maupun sampah medisnya.

“Rumah sakit tidak boleh memperjualbelikan sampah. Selama ini pihak ketiga yang masuk rumah sakit canggung karena hal itu,” terang Nara.

Menurut Nara, terutama sampah yang berkaitan dengan medis, semuanya sudah ada biaya untuk pengelolaan sampahnya. Selain sudah dipungut produsen dari pembeli produk, pasien yang menggunakan produk itu juga telah dipungut biaya pengelolaan sampah melalui harga produk itu.

“Karena itulah menejemen rumah sakit harus memperlakukan semua sampah medis, baik B3 maupun non-B3 sebagai sampah. Tidak diperkenankan untuk memperjualbelikannya,” terangnya.

Maka, sambungnya, selama ini pihak ketiga yang membeli sampah itu sangat hati-hati dalam membuat kontrak kerjasama pengelolaan sampah yang sesungguhnya berintikan jual-beli sampah. Antara pihak ketiga dan pihak rumah sakit pasti menggunakan kata “insentif atau kompensasi” alih-alih pembelian sampah medis non-B3.

“Maka setiap RS harus membentuk pengelola sampah unit kawasan rumah sakit. Bisa berbentuk bank sampah atau lainnya,” tegasnya di depan menejemen RSU Lestari Raharja.

Dijelaskan, barang-barang yang bagi rumah sakit adalah sampah, akan berbeda statusnya bagi bank sampah atau pengelola sampah unit kawasan RS. “Bagi bank sampah, sampah rumah sakit itu adalah material daur ulang. Maka bisa dikelola bank sampah secara bisnis murni,” jelas Nara.

Dia juga menjelaskan teknis yang aman dan sesuai regulasi dalam pengelolaan sampah kawasan. Termasuk soal tanggung jawab produsen berbagai produk yang dipakai rumah sakit. Terutama soal tanggung jawab sisa produknya.

Berlanjut, Ketua Yaksindo dan Direktur Green Indonesia Foundation (GiF) Asrul Hoesein yang juga pengawas Yaksindo melaksanakan pengarahan pembentukan Primer Koperasi Pengelola Sampah (PKPS) Kota Magelang dan Kabupaten Magelang. (rev)