IMG-20200908-WA0025.jpg

Wujudkan Tata Kelola Sampah Kota Tegal

Yayasan Kelola Sampah Indonesia (Yaksindo) melanjutkan visinya mewujudkan tata kelola sampah Indonesia di Kota Tegal – Jawa Tengah. Hal itu ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Tegal dengan Yaksindo tentang Peningkatan Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Hidup pada Selasa, 8 September 2020.
Penandatanganan kesepakatan bersama itu dilaksanakan secara langsung oleh Walikota, Tegal Dedy Yon Supriyono dan Ketua Yaksindo Nara Ahirullah di Command Room Kominfo Kota Tegal. Dihadiri oleh para pejabat di lingkungan Pemkot Tegal serta undangan luar dari luar kota yang hadir secara virtual.

Membuat Sampah Tak Dibuang Setiap Hari

Dalam sambutannya, Ketua Yaksindo, Nara Ahirullah mengungkapkan yang relevan saat ini adalah pengelolaan sampah di rumah tangga.”Desentralisasi pengelolaan sampah. Menahan sampah di rumah-rumah warga agar tidak buang sampah setiap hari dan cukup waktu untuk penanganan, pengolahan dan pengolahan sampah di titik kumpul,” ujarnya.

Nara menyatakan, Indonesia akan melihat bagaimana Undang Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UUPS) benar-benar dijalankan di Kota Tegal. Mulai dari pasal 12 tentang kewajiban rumah tangga mengelola sampah dengan infrastruktur pemilahan sampah berupa komposter dan kantong sampah anorganik di setiap rumah.

Setelah itu lanjut melaksanakan Pasal 13 tentang kewajiban pengelolaan sampah kawasan dengan adanya mesin briket sampah yang hasilnya akan diserap industri. Lalu menjalankan Pasal 15 tentang tanggung jawab produsen pada sisa produknya dengan melakukan pendataan potensi sampah produk.

”Kemudian mewujudkan Pasal 21 tentang insentif dan disinsentif pengelola sampah oleh masyarakat, pengelola kawasan dan produsen produk dengan pembentukan PKPS (Primer Koperasi Pengelola Sampah) sebagai poros circular economy yang selama ini sering didengung-dengungkan namun jalan di tempat,” papar Nara.

PKPS, sambungnya, akan mengubah material daur ulang yang awalnya disebut sampah menjadi bisnis yang sustainable karena ketersediaan bahan bakunya yang pasti ada.”Di Kota Tegal ini jugalah kita akan melihat bagaimana masyarakat, pemerintah, pihak produsen dan swasta lainnya secara bergotong-royong membantu pengelolaan sampah secara bertanggungjawab dan proporsional,” pungkasnya

Seimbangkan Volume Sampah dengan Sistem Pengelolaan

Senada, Walikota Tegal, Dedy Yon Supriyono mengungkapkan, saat ini sampah adalah tantangan kita bersama untuk menyelesaikannya. Tantangan itu disebabkan oleh makin besarnya populasi penduduk, peningkatan konsumsi masyarakat, semakin sempitnya lahan, meluasnya distribusi produk dan umur produk yang makin instan.

Kondisi demikian menyebabkan volume sampah yang dihasilkan dan timbul meningkat hingga jumlah yang tidak mampu dikelola. “Faktor utama tidak terkelolanya sampah yang ada saat ini merupakan akibat dari tidak seimbangnya volume sampah dengan kemampuan pengelolaan sampah,” ujarnya.

Di sinilah, sambungnya, Pemkot Tegal memiliki pemahaman yang sama dengan Yaksindo. Maka kesepakatan bersama itu akan dilanjutkan dengan perjanjian kerja sama yang lebih teknis lagi untuk mengajak semua pihak bergotong royong mengelola sampah.

Usai memberi sambutan, Walikota Tegal dan Ketua Yaksindo bersama-sama menandatangani dokumen kesepakatan bersama. Kemudian dilanjutkan dengan mendengar pernyataan dari undangan yang hadir secara virtual.

Melalui Yaksindo PT KCS Hibahkan Mesin Briket Sampah

Owner PT Kemasan Ciptatama Sempurna (KCS), Wahyudi Sulistya menyatakan sangat mendukung kerjasama yang akan dilaksanakan antara Pemkot Tegal dengan Yaksindo. Di mana dalam hal ini PT KCS akan menghibahkan mesin predator sampah yang dapat mengubah sampah menjadi bahan bakar briket dengan kalori yang sesuai kebutuhan industri.

“Kami sangat mendukung dan mesin briket sampah yang akan kami hibahkan pada Pemkot Tegal merupakan solusi yang tepat untuk permasalahan sampah. Briket sampah hasil produksi nanti akan bisa membiayai pengelolaan sampah secara mandiri sehingga pemkot bisa hemat dalam operasional penanganan sampah,” ujar Wahyudi yang juga sekaligus Pembina Yaksindo sekaligus Sekretaris Jendral Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI).Mesin briket tersebut memiliki kapasitas yang bisa menyelesaikan sampah per hari di tingkat kecamatan. Rencananya, hibah mesin briket tersebut akan ditempatkan di Kecamatan Tegal Timur.

ADUPI Ajak Masyarakat Cerdas Kelola Sampah

Sementara itu, Ketua Umum ADUPI, Christine Halim yang juga hadir secara virtual mengharapkan Kota Tegal bisa benar-benar menjadi percontohan yang baik dan benar dalam pengelolaan sampah.

“Pengelolaan sampah di dalamnya juga ada daur ulang. Saya yakin dengan kerjasama yang baik, pengelolaan sampah dari hulu ke hilir akan menguntungkan masyarakat. Di mana masyarakat nanti juga bisa memperoleh hasil yang baik dari sampah yang bisa didaurulang,” tuturnya.Christine mengajak agar masyarakat cerdas dalam mengelola sampah. Sehingga selain menghasilkan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman, pengelolaan sampah juga bisa menyejahterakan masyarakat.

Program Prioritas PT Trinseo Materials Indonesia

Selanjutnya, Presiden Direktur PT Trinseo Materials Indonesia Director of Sustainability Responsible Care® Indonesia (RCI) menyatakan, mendukung kerjasama Pemkot Tegal dengan Yaksindo karena termasuk dalam prioritasnya.

PT Trinseo Materials Indonesia memprioritaskan keberlanjutan pengelolaan sampah karena baru saja mengumumkan Sustainability Goals selama 10 tahun ke depan. “Hingga tahun 2030 topik prioritas kami mulai dari perubahan iklim, produk berkelanjutan, pengerjaan yang bertanggung jawab, hingga tenaga kerja yang berkelanjutan,” terangnya.

GIF – Yaksindo Akan Dampingi Sampai Tuntas

Terakhir, Direktur Eksekutif Green Indonesia Foundation (GIF) sekaligus Supervisor Yaksindo menyatakan apa yang akan dilakukan Yaksindo di Kota Tegal tidak akan sama dengan program-program lain.

“Kami tidak akan hanya memberikan alat-alat atau mesin-mesin saja lalu pergi,” tegasnya.Yaksindo, tambahnya, akan mendampingi pemerintah, masyarakat dan industri yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Kota Tegal sampai semuanya siap tinggal landas. “Tidak akan kami tinggalkan. Karena yang akan kami bangun dalam pengelolaan sampah adalah sistem. Akan percuma semuanya kalau sistem tidak ada,” tegasnya.

Dijelaskan, selanjutnya Yaksindo akan mengajak berkomunikasi semua pihak yang terkait sampah. Baik itu pemerintah, masyarakat, industri, komunitas dan media. Setelah itu melakukan pendataan potensi sampah dan membentuk kelembagaan pengelola sampah. “Lalu ada edukasi, sosialisasi, pendampingan dan evaluasi. Kami sudah menyiapkan rencana jangka pendek, menengah dan panjangnya. Akan tercapai tujuan kita bersama jika kita semua kompak dalam kolaborasi dan gotong royong,” pungkasnya. (kka)

IMG-20200703-WA0009.jpg

Yaksindo Ungkap Kelemahan PKPS

Di sejumlah daerah saat ini sedang gencar didirikan Primer Koperasi Pengelola Sampah (PKPS). Sistem yang dianggap komperhensif dalam pengelolaan sampah dan dapat menjadi poros sirkular ekonomi Indonesia.

Namun, sistem PKPS yang diklaim solusi sampah Indonesia itu rupanya memiliki kelemahan yang cukup besar. Tak heran jika sistem PKPS masih menjadi pro-kontra di tengah upaya pengelolaan sampah Indonesia.

Mengganggu Sistem Persampahan di Daerah

Faktanya di semua daerah di Indonesia sudah ada tata kelola sampah. Meskipun tata kelola yang dimaksud hanya pada skala penanganan. Di mana sampah diangkut dari rumah-rumah warga ke TPS lalu diangkut ke TPA.

Pada 2019 lalu, Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Novrizal Tahar mengungkap di seluruh daerah Indonesia sampah tertangani rata-rata 32%. Di antaranya, 3% dikelola di sumbernya dan 29% dibawa ke TPA. Dari kondisi inilah terbangun sistem.

Yaitu, sistem angkut buang yang membutuhkan banyak tenaga dan dana. Konsep PKPS tentu bertolak belakang dengan sistem lama tersebut. Sebab, PKPS sejak awal membawa konsep pembaruan untuk mengurangi tingginya biaya penanganan sampah.

PKPS membuat sistem pengelolaan sampah kawasan oleh masyarakat sesuai Undang Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UUPS) pasal 13. Sampah dikelola di sumber hingga 90% sehingga sampah yang dibawa ke TPA hanyalah residu yang diperkirakan tinggal 10% saja.

Menghilangkan Keleluasaan Produsen

Berbeda dengan di luar negeri, produsen berbagai produk di Indonesia punya keleluasaan yang cukup besar. Di antaranya, tidak perlu pusing dengan sisa produknya yang sudah dikonsumsi masyarakat.

Sementara PKPS justru getol menuntut tanggung jawab produsen sebagai penimbul sampah di sisi paling hulu. Padahal, selama ini produsen sudah cukup leluasa meski pun ada aturan yang mengatur hal tersebut.

Bukan hanya produsen, PKPS juga kerap mendesak pemerintah tegas menjalankan aturan terkait tanggung jawab produsen. Desakan PKPS tersebut tentu akan mengubah situasi, baik di sisi pemerintah maupun produsen.

Dengan adanya PKPS ‘produsen dan pemerintah harus memenuhi amanah regulasi pasal 14 dan 15 UUPS. Sebab sudah ada instrumen untuk melaksanakan aturan tersebut.

PKPS meminta produsen tertib seperti di luar negeri. Yaitu, bertanggung jawab pada sisa produknya.

PKPS sering mengemukakan pertanyaan: jika di luar negeri produsen mau bertanggung jawab, kenapa di Indonesia mereka tidak memperlakukan hal yang sama?

Sistem Administrasi Terlalu Detil

Sejak awal, Asrul Hoesein menginisiatori PKPS dalam bentuk lembaga koperasi. Membuat PKPS tidak bisa dengan mudah dibentuk.

Dari proses pembentukannya saja, PKPS harus memenuhi banyak syarat. Hal itu jelas tidak bisa diterima oleh orang-orang yang biasa berusaha di bidang persampahan selama ini secara mudah.

Menurut pantauan Yaksindo, usaha di bidang persampahan di Indonesia sangat mudah dibuat. Namun, rata-rata usaha sampah itu tidak memiliki izin atau izinnya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan usaha tersebut.

Selain itu, usaha di bidang persampahan banyak dikuasai perorangan. Terutama yang memiliki hubungan dekat dengan oknum tertentu yang digunakan untuk mendapatkan bantuan atau kemudahan lainnya.

Konsep PKPS yang sarat administratif jelas sulit diterima kecuali oleh orang yang benar-benar ingin tertib administrasi dan taat regulasi. Ditambah lagi dengan syarat PKPS yang hendak menjalankan semua transaksi berdasarkan MoU dan Kontrak kerja.

PKPS beralasan MoU dan Kontrak diperlukan untuk saling menjaga antar pihak yang bertransaksi. Sementara sebagian besar orang lebih suka bertransaksi secara manual tanpa perjanjian meskipun kerugian menghantui para pihak tersebut.

Terlalu Mementingkan Masyarakat

Selama ini masyarakat sering disalahkan karena menyebabkan banyak sampah. Mereka selalu didorong supaya lebih tertib dalam membuang dan mengelola sampah.

Sementara PKPS malah sebaliknya, membela masyarakat sebagai penghasil (bukan penimbul) sampah. PKPS justru meminta pemerintah dan produsen memberikan insentif dan penghargaan yang layak pada masyarakat.

Terutama pada masyarakat yang sudah mengelola sampahnya. Sedangkan kepada yang belum mengelola sampah, insentif dan penghargaan itu tetap harus diberikan sebagai motivasi sebelum diberlakukan sanksi.

Hal itu tentu membuat sejumlah pihak gerah. Pasalnya, selama ini ketidakpedulian masyarakat pada sampah justru mendatangkan pekerjaan bagi sebagian pihak. Kalau masyarakat sudah mandiri mengelola sampah, akan ada pihak yang merasa dirugikan.

Dapat Merugikan Pengelola Sampah

Pihak yang berpotensi paling dirugikan oleh PKPS adalah para pengelola sampah. Mulai dari bank sampah, pemulung, pengepul hingga usaha-usaha kecil persampahan atau perosok.

Para pengelola sampah tersebut akan merugi jika PKPS mendorong masyarakat mandiri mengelola sampahnya. Meskipun pihak PKPS selalu meyakinkan bahwa adanya PKPS justru akan menjadi rumah bisnis bersama para pengelola sampah tersebut.

Para pengelola sampah itu tetap tidak percaya bahwa sampah yang dikelola mandiri oleh masyarakat secara berjenjang pada akhirnya akan menguntungkan mereka. Petanya, sampah dari masyarakat didata oleh pengelola sampah.

Dari data tersebut sampah kemudian dikumpulkan (termasuk sampah organik) oleh pengelola sampah. Selanjutnya sampah dipilah detil oleh pegawai yang diangkat dari pemulung atau pengangkut sampah.

Hasil pemilahan dilaporkan PKPS. Lalu PKPS berdasarkan order dari pabrik daur ulang akan menjemput ex-sampah dari titik-titik lokasi pengelola sampah.

Hasil penjualan yang diterima PKPS kemudian diberikan pada pengelola sampah (setelah dipotong biaya dan jasa). Dari pengelola sampah, hasil penjualan diberikan pada masyarakat penghasil sampah (setelah dipotong biaya dan jasa).

Masyarakat bisa mendapatkan hasil penjualan sampahnya dengan nilai yang tinggi. Sebab pengelola sampah dan PKPS hanya memotong biaya dan jasa sesuai kesepakatan.

Jika yang dianggap kerugian pengelola sampah terkait keuntungan yang biasa mereka dapatkan (bukan berbentuk nilai jasa), PKPS sudah menyiapkan instrumen penggantinya. Pengelola sampah yang murni bergerak secara sosial akan dengan mudah mendapatkan kepercayaan mengelola CSR, dana hibah, insentif pengelola sampah atau EPR dari pemerintah atau swasta.

Memubadzirkan Dana Pengangkutan dan Pengelolaan TPA

Dana penanganan sampah di semua daerah di Indonesia hampir bisa dipastikan sebagian besar untuk mengangkut sampah ke TPA.

Pembuangan sampah ke TPA selama ini adalah solusi yang dianggap paling masuk akal. Meskipun menghabiskan dana besar dan sumberdaya yang banyak.

PKPS yang tentu saja akan membalikkan kondisi itu menghadapi pertanyaan besa: Kalau TPA tidak dimanfaatkan, akan dikemanakan dana pengangkutan sampah, dana pengelolaan TPA dan tenaga pengangkut sampah atau pemulung akan kerja apa dan bagaimana nasib TPA??

Dengan mudahnya PKPS menjawab. Dana angkut sampah dapat dialihkan untuk pengadaan infrastruktur pemilahan dan pengelolaan sampah di masyarakat.

Tenaga pengangkut sampah bisa dialihkan menjadi pengelola-pengelola sampah di desa-desa atau kelurahan. Dengan cara itu PKPS mengklaim dapat menaik-kelaskan pengangkut sampah dan pemulung bekerja di tempat yang lebih baik.

Dan nasib TPA bagaimana? Dalam konsep PKPS, TPA tetap dipakai sebagai pembuangan sampah residu. Sampah atau limbah yang tidak bisa diolah dari rumah sakit, pabrik – pabrik atau sumber nondomestik lainnya tetap dibawa ke TPA.

Itulah kelemahan-kelemahan PKPS yang membuatnya relatif pro-kontra di Indonesia. Banyak kondisi yang kurang bersahabat untuk dapat membangun sistem PKPS.

Namun tampaknya tantangan yang besar itu justru membuat orang-orang bersemangat mendirikan PKPS. (rev)

Source photo:

gosipgarut.id, zonareferensi.com, bali.bisnis.com, mediaindonesia.com

IMG-20200627-WA0006.jpg

PKPS Yogyakarta Didirikan Pembatik dan Pegiat Lingkungan

Yaksindo terus mendorong pembentukan Primer Koperasi Pengelola Sampah (PKPS) di Indonesia. Kali ini, Yaksindo kembali ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Setelah mendirikan PKPS Bantul, kini giliran PKPS Yogyakarta. Inisiasi pendirian PKPS sudah dilaksanakan pada Jumat malam, 26 Juni 2020 di areal Malioboro.

Rapat inisiasi dan pendirian PKPS dihadiri oleh Pengawas Yaksindo, Asrul Hoesein yang juga sekaligus Direktur Green Indonesia Foundation (#GiF). “Semua yang hadir muda-muda. Semangatnya hebat ingin Kota Yogyakarta meningkat kualitas pengelolaan sampahnya dan secara ekonomi bisa jadi usaha bersama,” ungkap Asrul.

Menurut Asrul, pendiri PKPS Yogyakarta di antaranya adalah pembatik dan pegiat lingkungan. “Saya tanya-tanya tidak ada satu pun dari penggerak bank sampah. Tidak apa-apa, karena PKPS tidak terbatas pendiri atau anggotanya harus bank sampah. Siapa saja bisa,” terangnya.

Nanti, sambung Asrul, bank sampah dan lainnya seperti pengepul, pemulung, komunitas pengelola sampah atau pegiat lingkungan bisa jadi mitra bisnis PKPS.

“Kalau sudah jadi mitra, nanti PKPS akan memberikan edukasi agar para pengelola sampah mitra PKPS bisa menjalankan fungsi social engineering (perekayasa sosial) untuk bereskan semua sampah di kawasannya,” terang pria yang merupakan inisiator PKPS itu. (rev)

2020-06-15-18.38.25.jpg

Di DIY, Srikandi PKPS Bantul Siap Bereskan Sampah

Setelah mendorong pembentukan Primer Koperasi Pengelola Sampah (PKPS) Kota Magelang, Yaksindo juga mendorong terbentuknya PKPS Kabupaten Bantul – Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Ketua Yaksindo, Nara Ahirullah berharap PKPS Kabupaten Bantul bisa menjadi pemicu terbentuknya PKPS di kabupaten dan kota se DIY lainnya. “Setelah Kabupaten Bantul, insya Allah PKPS Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Kulonprogo juga akan segera terbentuk,” ujarnya.

Menurut Nara, terbentuknya PKPS Kabupaten Bantul merupakan momentum yang tepat untuk DIY secara keseluruhan meningkatkatkan kualitas pengelolaan sampah sesuai regulasi. “Yaksindo akan terus berbicara regulasi dan membentuk PKPS untuk melaksanakan regulasi itu,” terang Nara.

PKPS Bantul akan digerakkan oleh pegiat lingkungan, pengelola sampah, akademisi dan masyarakat biasa. Semuanya telah hadir dalam rapat pendirian dan menyepakati wanita asli Bantul sebagai ketua, Marfuatun.

“Sementara ini sudah ada dua srikandi jadi pemimpin PKPS. Yaitu, PKPS Bantul dan PKPS Sijunjung – Provinsi Sumatera Barat. Perempuan-perempuan hebat ini siap atasi masalah sampah di daerahnya sesuai regulasi,” ungkap pria berkacamata itu.

Ke depan, masih banyak PKPS yang akan terbentuk yang di antaranya akan diketuai oleh wanita. “PKPS terbuka bagi siapa saja untuk jadi pengurusnya. Laki-laki atau perempuan, yang penting dalam kepengurusan PKPS tidak ada hubungan keluarga atau darah, vertikal maupun horisontal,” tegasnya.

Direktur Green Indonesia Foundation (GiF), Asrul Hoesein yang merupakan inisiator PKPS, mengungkapkan ikut berbahagia atas terbentuknya PKPS Bantul.

“Teman-teman sudah mulai menyadari betapa pentingnya lembaga pengelolaan sampah berbentuk koperasi yang berjejaring dan multistakeholder. Saya sangat apresiasi teman-teman yang sudah membentuk PKPS. Terus semangat semua ya,” tandasnya yang juga selaku pengawas di Yaksindo.

Senada, Pembina Yaksindo, Wahyudi Sulistya menyatakan dukungannya pada PKPS – PKPS yang sudah dan akan terbentuk. “Semakin banyak PKPS terbentuk di seluruh Indonesia, maka akan semakin baik pengelolaan sampah kita,” terangnya.

Wahyudi meminta agar semua PKPS yang terbentuk dan yang akan terbentuk terus berkordinasi satu dengan yang lain. Dia meyakini pola jejaring antar-PKPS lah yang bisa menjadi solusi masalah sampah Indonesia. (rev)