IMG-20200703-WA0009.jpg

Yaksindo Ungkap Kelemahan PKPS

Di sejumlah daerah saat ini sedang gencar didirikan Primer Koperasi Pengelola Sampah (PKPS). Sistem yang dianggap komperhensif dalam pengelolaan sampah dan dapat menjadi poros sirkular ekonomi Indonesia.

Namun, sistem PKPS yang diklaim solusi sampah Indonesia itu rupanya memiliki kelemahan yang cukup besar. Tak heran jika sistem PKPS masih menjadi pro-kontra di tengah upaya pengelolaan sampah Indonesia.

Mengganggu Sistem Persampahan di Daerah

Faktanya di semua daerah di Indonesia sudah ada tata kelola sampah. Meskipun tata kelola yang dimaksud hanya pada skala penanganan. Di mana sampah diangkut dari rumah-rumah warga ke TPS lalu diangkut ke TPA.

Pada 2019 lalu, Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Novrizal Tahar mengungkap di seluruh daerah Indonesia sampah tertangani rata-rata 32%. Di antaranya, 3% dikelola di sumbernya dan 29% dibawa ke TPA. Dari kondisi inilah terbangun sistem.

Yaitu, sistem angkut buang yang membutuhkan banyak tenaga dan dana. Konsep PKPS tentu bertolak belakang dengan sistem lama tersebut. Sebab, PKPS sejak awal membawa konsep pembaruan untuk mengurangi tingginya biaya penanganan sampah.

PKPS membuat sistem pengelolaan sampah kawasan oleh masyarakat sesuai Undang Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UUPS) pasal 13. Sampah dikelola di sumber hingga 90% sehingga sampah yang dibawa ke TPA hanyalah residu yang diperkirakan tinggal 10% saja.

Menghilangkan Keleluasaan Produsen

Berbeda dengan di luar negeri, produsen berbagai produk di Indonesia punya keleluasaan yang cukup besar. Di antaranya, tidak perlu pusing dengan sisa produknya yang sudah dikonsumsi masyarakat.

Sementara PKPS justru getol menuntut tanggung jawab produsen sebagai penimbul sampah di sisi paling hulu. Padahal, selama ini produsen sudah cukup leluasa meski pun ada aturan yang mengatur hal tersebut.

Bukan hanya produsen, PKPS juga kerap mendesak pemerintah tegas menjalankan aturan terkait tanggung jawab produsen. Desakan PKPS tersebut tentu akan mengubah situasi, baik di sisi pemerintah maupun produsen.

Dengan adanya PKPS ‘produsen dan pemerintah harus memenuhi amanah regulasi pasal 14 dan 15 UUPS. Sebab sudah ada instrumen untuk melaksanakan aturan tersebut.

PKPS meminta produsen tertib seperti di luar negeri. Yaitu, bertanggung jawab pada sisa produknya.

PKPS sering mengemukakan pertanyaan: jika di luar negeri produsen mau bertanggung jawab, kenapa di Indonesia mereka tidak memperlakukan hal yang sama?

Sistem Administrasi Terlalu Detil

Sejak awal, Asrul Hoesein menginisiatori PKPS dalam bentuk lembaga koperasi. Membuat PKPS tidak bisa dengan mudah dibentuk.

Dari proses pembentukannya saja, PKPS harus memenuhi banyak syarat. Hal itu jelas tidak bisa diterima oleh orang-orang yang biasa berusaha di bidang persampahan selama ini secara mudah.

Menurut pantauan Yaksindo, usaha di bidang persampahan di Indonesia sangat mudah dibuat. Namun, rata-rata usaha sampah itu tidak memiliki izin atau izinnya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan usaha tersebut.

Selain itu, usaha di bidang persampahan banyak dikuasai perorangan. Terutama yang memiliki hubungan dekat dengan oknum tertentu yang digunakan untuk mendapatkan bantuan atau kemudahan lainnya.

Konsep PKPS yang sarat administratif jelas sulit diterima kecuali oleh orang yang benar-benar ingin tertib administrasi dan taat regulasi. Ditambah lagi dengan syarat PKPS yang hendak menjalankan semua transaksi berdasarkan MoU dan Kontrak kerja.

PKPS beralasan MoU dan Kontrak diperlukan untuk saling menjaga antar pihak yang bertransaksi. Sementara sebagian besar orang lebih suka bertransaksi secara manual tanpa perjanjian meskipun kerugian menghantui para pihak tersebut.

Terlalu Mementingkan Masyarakat

Selama ini masyarakat sering disalahkan karena menyebabkan banyak sampah. Mereka selalu didorong supaya lebih tertib dalam membuang dan mengelola sampah.

Sementara PKPS malah sebaliknya, membela masyarakat sebagai penghasil (bukan penimbul) sampah. PKPS justru meminta pemerintah dan produsen memberikan insentif dan penghargaan yang layak pada masyarakat.

Terutama pada masyarakat yang sudah mengelola sampahnya. Sedangkan kepada yang belum mengelola sampah, insentif dan penghargaan itu tetap harus diberikan sebagai motivasi sebelum diberlakukan sanksi.

Hal itu tentu membuat sejumlah pihak gerah. Pasalnya, selama ini ketidakpedulian masyarakat pada sampah justru mendatangkan pekerjaan bagi sebagian pihak. Kalau masyarakat sudah mandiri mengelola sampah, akan ada pihak yang merasa dirugikan.

Dapat Merugikan Pengelola Sampah

Pihak yang berpotensi paling dirugikan oleh PKPS adalah para pengelola sampah. Mulai dari bank sampah, pemulung, pengepul hingga usaha-usaha kecil persampahan atau perosok.

Para pengelola sampah tersebut akan merugi jika PKPS mendorong masyarakat mandiri mengelola sampahnya. Meskipun pihak PKPS selalu meyakinkan bahwa adanya PKPS justru akan menjadi rumah bisnis bersama para pengelola sampah tersebut.

Para pengelola sampah itu tetap tidak percaya bahwa sampah yang dikelola mandiri oleh masyarakat secara berjenjang pada akhirnya akan menguntungkan mereka. Petanya, sampah dari masyarakat didata oleh pengelola sampah.

Dari data tersebut sampah kemudian dikumpulkan (termasuk sampah organik) oleh pengelola sampah. Selanjutnya sampah dipilah detil oleh pegawai yang diangkat dari pemulung atau pengangkut sampah.

Hasil pemilahan dilaporkan PKPS. Lalu PKPS berdasarkan order dari pabrik daur ulang akan menjemput ex-sampah dari titik-titik lokasi pengelola sampah.

Hasil penjualan yang diterima PKPS kemudian diberikan pada pengelola sampah (setelah dipotong biaya dan jasa). Dari pengelola sampah, hasil penjualan diberikan pada masyarakat penghasil sampah (setelah dipotong biaya dan jasa).

Masyarakat bisa mendapatkan hasil penjualan sampahnya dengan nilai yang tinggi. Sebab pengelola sampah dan PKPS hanya memotong biaya dan jasa sesuai kesepakatan.

Jika yang dianggap kerugian pengelola sampah terkait keuntungan yang biasa mereka dapatkan (bukan berbentuk nilai jasa), PKPS sudah menyiapkan instrumen penggantinya. Pengelola sampah yang murni bergerak secara sosial akan dengan mudah mendapatkan kepercayaan mengelola CSR, dana hibah, insentif pengelola sampah atau EPR dari pemerintah atau swasta.

Memubadzirkan Dana Pengangkutan dan Pengelolaan TPA

Dana penanganan sampah di semua daerah di Indonesia hampir bisa dipastikan sebagian besar untuk mengangkut sampah ke TPA.

Pembuangan sampah ke TPA selama ini adalah solusi yang dianggap paling masuk akal. Meskipun menghabiskan dana besar dan sumberdaya yang banyak.

PKPS yang tentu saja akan membalikkan kondisi itu menghadapi pertanyaan besa: Kalau TPA tidak dimanfaatkan, akan dikemanakan dana pengangkutan sampah, dana pengelolaan TPA dan tenaga pengangkut sampah atau pemulung akan kerja apa dan bagaimana nasib TPA??

Dengan mudahnya PKPS menjawab. Dana angkut sampah dapat dialihkan untuk pengadaan infrastruktur pemilahan dan pengelolaan sampah di masyarakat.

Tenaga pengangkut sampah bisa dialihkan menjadi pengelola-pengelola sampah di desa-desa atau kelurahan. Dengan cara itu PKPS mengklaim dapat menaik-kelaskan pengangkut sampah dan pemulung bekerja di tempat yang lebih baik.

Dan nasib TPA bagaimana? Dalam konsep PKPS, TPA tetap dipakai sebagai pembuangan sampah residu. Sampah atau limbah yang tidak bisa diolah dari rumah sakit, pabrik – pabrik atau sumber nondomestik lainnya tetap dibawa ke TPA.

Itulah kelemahan-kelemahan PKPS yang membuatnya relatif pro-kontra di Indonesia. Banyak kondisi yang kurang bersahabat untuk dapat membangun sistem PKPS.

Namun tampaknya tantangan yang besar itu justru membuat orang-orang bersemangat mendirikan PKPS. (rev)

Source photo:

gosipgarut.id, zonareferensi.com, bali.bisnis.com, mediaindonesia.com

IMG-20200619-WA0009.jpg

Yaksindo Dukung APSI Bentuk PKPS Bali

Upaya mendorong pengelolaan sampah yang sesuai regulasi dengan sistem yang berjejaring terus dilaksanakan oleh Yaksindo. Dalam waktu dekat, Yaksindo akan berkolaborasi dengan Asosiasi Pengusaha Sampah Indonesia (APSI) di Provinsi Bali.

Kolaborasi yang akan dilakukan Yaksindo dengan APSI tersebut muncul atas inisiatif bersama. Hal itu disampaikan oleh Ketua Yaksindo, Nara Ahirullah.

“Insya Allah sesegera mungkin Yaksindo akan berkolaborasi dengan APSI di Provinsi Bali. Kabar baik ini datang dari Pak Asrul Hoesein yang sekarang sedang berkunjung ke Bali memenuhi undangan dari teman-teman APSI,” ujar Nara.

Nara mengungkapkan, bentuk kolaborasi antara Yaksindo dengan APSI adalah dengan bersama-sama mendorong pembentukan Primer Koperasi Pengelola Sampah (PKPS) di Provinsi Bali.

Pernyataan Nara dibenarkan oleh Asrul Hoesein, Pengawas Yaksindo yang tengah berada di Bali. Menurut Asrul, APSI sudah sepakat untuk berkolaborasi dengan Yaksindo untuk bergotong royong membangun solusi pengelolaan sampah Indonesia.

Kolaborasi itu akan dimulai dari Bali. “Saya sudah bertemu dengan Ketua APSI dan bicara panjang soal pengelolaan sampah Indonesia. Harus ada kolaborasi yang benar dan proporsional,” terang Asrul.

(Foto dari kiri: Asrul Hoesein, Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri dan jajaran APSI pada acara Program Karangasem Bersih Sampah, 19 Juni 2020)

Dijelaskan, Yaksindo dan APSI akan mendorong pembentukan PKPS di Bali sebagai sistem pengelolaan sampah yang berjenjang dan berjejaring. Kelak, PKPS-PKPS di Bali akan terkoneksi dengan PKPS-PKPS di provinsi lain se Indonesia.

“Ada sembilan kabupaten dan kota di Provinsi Bali, mudah-mudahan semuanya bisa mendirikan PKPS. Namun, yang paling potensial segera berdiri adalah PKPS Klungkung dan PKPS Karangasem,” terang pria berkumis itu.

Asrul mengungkapkan, selama dua hari di Bali dirinya sudah berkunjung ke Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Karangasem. Dia meyakini bahwa persoalan sampah di dua kabupaten itu dapat diselesaikan dengan mendirikan PKPS.

“Dengan PKPS semua pihak akan punya tugas dan tanggung jawab yang proporsional. Karena PKPS ini sejak awal memang multistakholder,” tegasnya.

Pembina Yaksindo, Wahyudi Sulistya menyambut baik kolaborasi Yaksindo dengan APSI. Menurut dia, kolaborasi Yaksind dan APSI itu akan mempercepat terciptanya solusi pengelolaan sampah Indonesia yang saat ini sedang diusahakan oleh Yaksindo.

“Solusi pengelolaan sampah Indonesia memang tidak bisa dilakukan parsial, sendiri-sendiri dan tidak tersistem. Syukur lah kalau APSI akan berkolaborasi dengan kami. Progres solusi sampah kita akan semakin cepat terwujud,” ungkap Wahyudi.

Menindaklanjuti kolaborasi tersebut, Owner PT. Kemasan Ciptatama Sempurna (KCS) itu menyatakan akan menggelar pertemuan antara Yaksindo dengan APSI pada Senin, 29 Juni 2020 di Kabupaten Pasuruan – Jawa Timur.

“Sekaligus nanti bersama-sama melihat perkembangan pendirian PKPS Kabupaten Pasuruan,” ujarnya mengakhiri. (rev)

Dari kiri: Asrul (GiF), Resti Drijo Prihanto (Kadis LHD Kota Tegal), Dedy Yon Supriyono (Walikota Tegal), Wahyudi Sulistya (owner PT. Kemasan Ciptatama Sempurna Surabaya) Dan Muhammad Jumadi (Wakil Walikota Tegal

Yaksindo – #GiF Segera Tata Persampahan Kota Tegal

TEGAL- Dalam waktu dekat Yayasan Kelola Sampah Indonesia (Yaksindo) dan Green Indonesia Foundation (#GIF) akan melaksanakan program tata kelola sampah perdana pasca Covid-18. Yaitu, menata pengelolaan sampah di Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah.

Program itu sesuai dengan rencana yang dicanangkan pada 3 bulan lalu saat peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2020. Di mana telah dilaksanakan pertemuan antar bank sampah se Kota Tegal dan dilaksanakan penyerahan simbolis bantuan alat convaktor styrofoam oleh Owner PT. Kemasan Ciptatama Sempurna, Wahyudi Sulistya didampingi oleh Direktur Green Indonesia Foundation (#GiF), Asrul Hoesein.

Untuk diketahui, keduanya merupakan pembina dan pengawas di Yaksindo.

Mirip Wuhan, Pemkot Tegal Akhiri Lockdown

Kota Tegal yang sebulan lalu masih termasuk dalam Zona Merah, kini pulih menjadi Zona Hijau kembali. Sampai saat ini, tercatat warga Kota Tegal yang positif covid-19 sudah mencapai angka Nol Kasus.

Memperhatikan dan menimbang keadaan tersebut, penerapan PSBB di Kota Tegal yang sudah berlangsung selama dua tahap, yaitu tahap I (22 April-6 Mei 2020) dan Tahap II (7 Mei-22 Mei 2020) tidak lagi diperpanjang sejak Jumat (22/5) ini.

Kota Tegal memang mendahului PSBB Pemerintah Pusat, sehingga dulu dapat protes, tapi duet Dedy – Jumadi tidak peduli. Tetap bergerak melindungi rakyat Kota Tegal dari pandemi Covid-19. “Waktu itu GiF berada di Kota Tegal pada HPSN 2020 mendampingi PT. Kemasan Ciptatama Sempurna menyerahkan bantuan comvaktor styrofoam kepada Pemkot Tegal,” ujar Asrul Hoesein, Direktur #GiF sekaligus pengawas Yaksindo.

Rencananya, lanjut Asrul, Pemkot Kota Tegal akan mengakhiri pemberlakuan PSBB dengan melakukan penyemprotan desinfektan massal pada hari Jumat siang ini (22/5), rencana dengan menggunakan pesawat Helikopter.

Kemudian pada malam malam harinya ada acara apel penutupan yang akan dimeriahkan oleh bunyi sirene dan kembang api.

Tegal Dipimpin Dua Pemuda Hebat

“Berdasarkan pengalaman mengenal Walikota dan Walikota Tegal lebih dekat, saya sangat kagum pada dua anak muda pemimpin Tegal. Saya sangat kagum atas kolaborasi keduanya. Yg sangat indah dipandang mata,” puji Asrul.

Pria asal Bone, Provinsi Sulawesi Selatan itu menjelaskan, Walikota dan Wakil Walikota Tegal menggabungkan kondisi modern dan tradisional dalam melakukan inovasi dan berani berbeda untuk tujuan bersama.

“Insya Allah pasca lebaran GiF dan Yaksindo dengan dukungan PT. Kemasan Ciptatama Sempurna akan berduet dengan Kota Tegal menata sampah disana. Tunggu kolaborasi kami dengan Walikota Dedy dan Wakil Walikota Jumadi. (nra)