IMG-20201017-WA0012.jpg

Ajak Sambut Positif UU Cipta Kerja

Yaksindo kembali melaksanakan kegiatan rutin Kursus Entrepreneurship PKPS untuk yang ketiga kalinya. Kali ini kursus tersebut membahas tentang Undang Undang (UU) Cipta Kerja dengan narasumber Direktur Eksekutif Green Indonesia Foundation (#GiF) yang juga merupakan Supervisor Yaksindo, Asrul Hoesein yang dipandu oleh Ketua PKPS Bondowoso – Jawa Timur, Danny Dwi Damara.

Saat membuka acara, Danny segera membatasi bahwa pembahasan UU Cipta Kerja tersebut bukanlah untuk mencari siapa yang benar atau salah. “Bukan untuk pembenaran atau menyalah-nyalahkan. Pembahasan kita kali ini berkaitan dengan bagaimana kita menyambut UU Cipta Kerja supaya berdampak positif bagi kita pegiat dan pelaku pengelolaan sampah,” tuturnya.

Dalam sambutannya, Ketua Yaksindo, Nara Ahirullah mengungkapkan bahwa membahas UU Cipta Kerja dengan berbagai sudut pandang sangatlah perlu. Agar tidak salah dalam menyikapi UU baru tersebut. Nara mengaku sudah tamat membaca UU Cipta Kerja yang sekitar 1.000 halaman itu dan justru menemukan banyak hal positif. Terutama berkaitan dengan pengelolaan sampah.

“Saya melihat upaya mewujudkan tata kelola sampah Indonesia akan mulai terurai benang kusutnya. Sejumlah kemudahan berpihak pada pengelola sampah, terutama PKPS,” ujar Nara. Dia mengajak para peserta kursus entrepreneurship PKPS dapat mengambil hal positif dari UU Cipta Kerja sehingga bisa hidup dari hal positif itu.

UU Cipta Kerja Berkah bagi PKPS

Asrul Hoesein sangat positif menyambut UU Cipta Kerja. Bahkan sebagai inisiator dan konseptor PKPS, Asrul menilai UU Cipta kerja sebagai berkah bagi PKPS. Karena dengan undang-undang itu PKPS akan semakin cepat terbentuk di seluruh Indonesia. Yaitu, dengan kemudahan persyaratan untuk mendirikan PKPS.

Jika PKPS berdiri di seluruh Indonesia maka proses circular economy akan segera terwujud. Di mana PKPS telah digagas untuk menjadi poros sirkular ekonomi tersebut.

“Undang Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian termasuk salah satu UU yang terdampak UU Cipta Kerja. Maka sebagai inisiator PKPS dan para pengelola PKPS, perlu kita memahami dampak daripada UU Cipta Kerja itu,” tegasnya.

Dijelaskan, UU Cipta Kerja adalah UU yang memangkas dan menggabung UU yang saling berhubungan satu sama lainnya, yang dinilai mampu memperlancar usaha dan menghindari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

“RUU Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 174 pasal. Dibahas melalui 64 kali rapat sejak 20 April hingga 3 Oktober 2020. Pembuatan UU Cipta Kerja (UUCK) ini patut diakui sangat rumit, harus menggabungkan sekitar 79 undang-undang  yang terdiri dari 11 kluster dan 1.244 pasal dan pembahasan di DPR-RI bisa dianggap super cepat, kurang setahun sudah di paripurnakan oleh DPR,” jelas pria Asli Bone, Sulawesi Selatan itu.

Menurut Asrul, Amerika Serikat bahkan pernah empat kali menggunakannya sejak pertengahan abad ke-19. Omnibus law pertama adalah omnibus law tentang Compromise of 1850, paket undang-undang yang terdiri dari lima UU terpisah yang disahkan Kongres Amerika Serikat pada September 1850.

Bagi Asrul UU Cipta Kerja merupakan perangkat baru Indonesia  menuju era mandiri. Untuk memotivasi rakyat Indonesia meninggalkan mental priyayi, mental pegawai atau tenaga kerja menuju mental pengusaha. Sehingga Omnibus Law Cipta Kerja diklaim memberikan banyak kemudahan bagi koperasi dan para pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) untuk tumbuh subur dan berkembang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

“Dalam hal pengelolaan sampah tentu kita menunggu terobosan Menteri Koperasi dan UMKM dan juga KLHK serta Kementerian dan Lembaga lainnya,” ujarnya. Diungkapkan, Kementerian Koperasi dan UMKM segera menyusun roadmap kebijakan pasca pengesahan UU Cipta Kerja. 

Asrul menyimpulkan, UU Cipta Kerja sesungguhnya telah jadi upaya pemerintah untuk memperbaiki birokrasi yang menghambat berdirinya usaha-usaha kecil maupun yang sedang bertumbuh. “PKPS bisa mengambil peran dengan menciptakan program, baik untuk PKPS sendiri maupun bersama BUMDesa. PKPS seyogianya mendukung UUCK sebagai ikhtiar membangun pondasi masa depan bangsa dari sektor persampahan,” pungkasnya.

Penjelasan Asrul Hoesein dibenarkan oleh akademisi yang juga praktisi persampahan dari Universitas Tarumanegara – Jakarta, Helena J. Kristina. Dia melihat bahwa kemudahan-kemudahan banyak tertuang dalam UU Cipta Kerja. “Saya mencatat ada sembilan poin kemudahan di mana pengelola sampah bisa mendapat manfaat dari itu. Di antara kemudahan perizinan, bantuan pemerintah dan lain-lain. Sehingga dengan begitu pengelolaan sampah bisa makin tumbuh dan berkembang,” terangnya.

Tanggapan beragam juga datang dari para peserta kursus yang lain. Terutama berkaitan dengan bagaimana membangun sinergi dan kolaborasi dengan usaha-usaha lain yang nantinya tumbuh sebagai di dampak adanya UU Cipta Kerja. Terutama peluang kerja sama antara PKPS dengan BUMDesa yang ada di seluruh Indonesia. (kka)

IMG-20200703-WA0009.jpg

Yaksindo Ungkap Kelemahan PKPS

Di sejumlah daerah saat ini sedang gencar didirikan Primer Koperasi Pengelola Sampah (PKPS). Sistem yang dianggap komperhensif dalam pengelolaan sampah dan dapat menjadi poros sirkular ekonomi Indonesia.

Namun, sistem PKPS yang diklaim solusi sampah Indonesia itu rupanya memiliki kelemahan yang cukup besar. Tak heran jika sistem PKPS masih menjadi pro-kontra di tengah upaya pengelolaan sampah Indonesia.

Mengganggu Sistem Persampahan di Daerah

Faktanya di semua daerah di Indonesia sudah ada tata kelola sampah. Meskipun tata kelola yang dimaksud hanya pada skala penanganan. Di mana sampah diangkut dari rumah-rumah warga ke TPS lalu diangkut ke TPA.

Pada 2019 lalu, Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Novrizal Tahar mengungkap di seluruh daerah Indonesia sampah tertangani rata-rata 32%. Di antaranya, 3% dikelola di sumbernya dan 29% dibawa ke TPA. Dari kondisi inilah terbangun sistem.

Yaitu, sistem angkut buang yang membutuhkan banyak tenaga dan dana. Konsep PKPS tentu bertolak belakang dengan sistem lama tersebut. Sebab, PKPS sejak awal membawa konsep pembaruan untuk mengurangi tingginya biaya penanganan sampah.

PKPS membuat sistem pengelolaan sampah kawasan oleh masyarakat sesuai Undang Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UUPS) pasal 13. Sampah dikelola di sumber hingga 90% sehingga sampah yang dibawa ke TPA hanyalah residu yang diperkirakan tinggal 10% saja.

Menghilangkan Keleluasaan Produsen

Berbeda dengan di luar negeri, produsen berbagai produk di Indonesia punya keleluasaan yang cukup besar. Di antaranya, tidak perlu pusing dengan sisa produknya yang sudah dikonsumsi masyarakat.

Sementara PKPS justru getol menuntut tanggung jawab produsen sebagai penimbul sampah di sisi paling hulu. Padahal, selama ini produsen sudah cukup leluasa meski pun ada aturan yang mengatur hal tersebut.

Bukan hanya produsen, PKPS juga kerap mendesak pemerintah tegas menjalankan aturan terkait tanggung jawab produsen. Desakan PKPS tersebut tentu akan mengubah situasi, baik di sisi pemerintah maupun produsen.

Dengan adanya PKPS ‘produsen dan pemerintah harus memenuhi amanah regulasi pasal 14 dan 15 UUPS. Sebab sudah ada instrumen untuk melaksanakan aturan tersebut.

PKPS meminta produsen tertib seperti di luar negeri. Yaitu, bertanggung jawab pada sisa produknya.

PKPS sering mengemukakan pertanyaan: jika di luar negeri produsen mau bertanggung jawab, kenapa di Indonesia mereka tidak memperlakukan hal yang sama?

Sistem Administrasi Terlalu Detil

Sejak awal, Asrul Hoesein menginisiatori PKPS dalam bentuk lembaga koperasi. Membuat PKPS tidak bisa dengan mudah dibentuk.

Dari proses pembentukannya saja, PKPS harus memenuhi banyak syarat. Hal itu jelas tidak bisa diterima oleh orang-orang yang biasa berusaha di bidang persampahan selama ini secara mudah.

Menurut pantauan Yaksindo, usaha di bidang persampahan di Indonesia sangat mudah dibuat. Namun, rata-rata usaha sampah itu tidak memiliki izin atau izinnya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan usaha tersebut.

Selain itu, usaha di bidang persampahan banyak dikuasai perorangan. Terutama yang memiliki hubungan dekat dengan oknum tertentu yang digunakan untuk mendapatkan bantuan atau kemudahan lainnya.

Konsep PKPS yang sarat administratif jelas sulit diterima kecuali oleh orang yang benar-benar ingin tertib administrasi dan taat regulasi. Ditambah lagi dengan syarat PKPS yang hendak menjalankan semua transaksi berdasarkan MoU dan Kontrak kerja.

PKPS beralasan MoU dan Kontrak diperlukan untuk saling menjaga antar pihak yang bertransaksi. Sementara sebagian besar orang lebih suka bertransaksi secara manual tanpa perjanjian meskipun kerugian menghantui para pihak tersebut.

Terlalu Mementingkan Masyarakat

Selama ini masyarakat sering disalahkan karena menyebabkan banyak sampah. Mereka selalu didorong supaya lebih tertib dalam membuang dan mengelola sampah.

Sementara PKPS malah sebaliknya, membela masyarakat sebagai penghasil (bukan penimbul) sampah. PKPS justru meminta pemerintah dan produsen memberikan insentif dan penghargaan yang layak pada masyarakat.

Terutama pada masyarakat yang sudah mengelola sampahnya. Sedangkan kepada yang belum mengelola sampah, insentif dan penghargaan itu tetap harus diberikan sebagai motivasi sebelum diberlakukan sanksi.

Hal itu tentu membuat sejumlah pihak gerah. Pasalnya, selama ini ketidakpedulian masyarakat pada sampah justru mendatangkan pekerjaan bagi sebagian pihak. Kalau masyarakat sudah mandiri mengelola sampah, akan ada pihak yang merasa dirugikan.

Dapat Merugikan Pengelola Sampah

Pihak yang berpotensi paling dirugikan oleh PKPS adalah para pengelola sampah. Mulai dari bank sampah, pemulung, pengepul hingga usaha-usaha kecil persampahan atau perosok.

Para pengelola sampah tersebut akan merugi jika PKPS mendorong masyarakat mandiri mengelola sampahnya. Meskipun pihak PKPS selalu meyakinkan bahwa adanya PKPS justru akan menjadi rumah bisnis bersama para pengelola sampah tersebut.

Para pengelola sampah itu tetap tidak percaya bahwa sampah yang dikelola mandiri oleh masyarakat secara berjenjang pada akhirnya akan menguntungkan mereka. Petanya, sampah dari masyarakat didata oleh pengelola sampah.

Dari data tersebut sampah kemudian dikumpulkan (termasuk sampah organik) oleh pengelola sampah. Selanjutnya sampah dipilah detil oleh pegawai yang diangkat dari pemulung atau pengangkut sampah.

Hasil pemilahan dilaporkan PKPS. Lalu PKPS berdasarkan order dari pabrik daur ulang akan menjemput ex-sampah dari titik-titik lokasi pengelola sampah.

Hasil penjualan yang diterima PKPS kemudian diberikan pada pengelola sampah (setelah dipotong biaya dan jasa). Dari pengelola sampah, hasil penjualan diberikan pada masyarakat penghasil sampah (setelah dipotong biaya dan jasa).

Masyarakat bisa mendapatkan hasil penjualan sampahnya dengan nilai yang tinggi. Sebab pengelola sampah dan PKPS hanya memotong biaya dan jasa sesuai kesepakatan.

Jika yang dianggap kerugian pengelola sampah terkait keuntungan yang biasa mereka dapatkan (bukan berbentuk nilai jasa), PKPS sudah menyiapkan instrumen penggantinya. Pengelola sampah yang murni bergerak secara sosial akan dengan mudah mendapatkan kepercayaan mengelola CSR, dana hibah, insentif pengelola sampah atau EPR dari pemerintah atau swasta.

Memubadzirkan Dana Pengangkutan dan Pengelolaan TPA

Dana penanganan sampah di semua daerah di Indonesia hampir bisa dipastikan sebagian besar untuk mengangkut sampah ke TPA.

Pembuangan sampah ke TPA selama ini adalah solusi yang dianggap paling masuk akal. Meskipun menghabiskan dana besar dan sumberdaya yang banyak.

PKPS yang tentu saja akan membalikkan kondisi itu menghadapi pertanyaan besa: Kalau TPA tidak dimanfaatkan, akan dikemanakan dana pengangkutan sampah, dana pengelolaan TPA dan tenaga pengangkut sampah atau pemulung akan kerja apa dan bagaimana nasib TPA??

Dengan mudahnya PKPS menjawab. Dana angkut sampah dapat dialihkan untuk pengadaan infrastruktur pemilahan dan pengelolaan sampah di masyarakat.

Tenaga pengangkut sampah bisa dialihkan menjadi pengelola-pengelola sampah di desa-desa atau kelurahan. Dengan cara itu PKPS mengklaim dapat menaik-kelaskan pengangkut sampah dan pemulung bekerja di tempat yang lebih baik.

Dan nasib TPA bagaimana? Dalam konsep PKPS, TPA tetap dipakai sebagai pembuangan sampah residu. Sampah atau limbah yang tidak bisa diolah dari rumah sakit, pabrik – pabrik atau sumber nondomestik lainnya tetap dibawa ke TPA.

Itulah kelemahan-kelemahan PKPS yang membuatnya relatif pro-kontra di Indonesia. Banyak kondisi yang kurang bersahabat untuk dapat membangun sistem PKPS.

Namun tampaknya tantangan yang besar itu justru membuat orang-orang bersemangat mendirikan PKPS. (rev)

Source photo:

gosipgarut.id, zonareferensi.com, bali.bisnis.com, mediaindonesia.com

IMG-20200627-WA0006.jpg

PKPS Yogyakarta Didirikan Pembatik dan Pegiat Lingkungan

Yaksindo terus mendorong pembentukan Primer Koperasi Pengelola Sampah (PKPS) di Indonesia. Kali ini, Yaksindo kembali ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Setelah mendirikan PKPS Bantul, kini giliran PKPS Yogyakarta. Inisiasi pendirian PKPS sudah dilaksanakan pada Jumat malam, 26 Juni 2020 di areal Malioboro.

Rapat inisiasi dan pendirian PKPS dihadiri oleh Pengawas Yaksindo, Asrul Hoesein yang juga sekaligus Direktur Green Indonesia Foundation (#GiF). “Semua yang hadir muda-muda. Semangatnya hebat ingin Kota Yogyakarta meningkat kualitas pengelolaan sampahnya dan secara ekonomi bisa jadi usaha bersama,” ungkap Asrul.

Menurut Asrul, pendiri PKPS Yogyakarta di antaranya adalah pembatik dan pegiat lingkungan. “Saya tanya-tanya tidak ada satu pun dari penggerak bank sampah. Tidak apa-apa, karena PKPS tidak terbatas pendiri atau anggotanya harus bank sampah. Siapa saja bisa,” terangnya.

Nanti, sambung Asrul, bank sampah dan lainnya seperti pengepul, pemulung, komunitas pengelola sampah atau pegiat lingkungan bisa jadi mitra bisnis PKPS.

“Kalau sudah jadi mitra, nanti PKPS akan memberikan edukasi agar para pengelola sampah mitra PKPS bisa menjalankan fungsi social engineering (perekayasa sosial) untuk bereskan semua sampah di kawasannya,” terang pria yang merupakan inisiator PKPS itu. (rev)

IMG_20200626_182621_120.jpg

Sukses Laksanakan Kursus Enterpreneurship PKPS

Yaksindo bekerja sama dengan Green Indonesia Foundation (GiF) telah berhasil melaksanalan kursus kewirausahaan bagi para penggerak Primer Koperasi Pengelola Sampah (PKPS) seluruh Indonesia.

Kursus dipandu oleh Ketua Yaksindo, Nara Ahirullah dan sebagai mentor diisi oleh Direktur GIF sekaligus inisiator PKPS, Asrul Hoesein.

Dalam penyampaiannya, Asrul banyak sharing ilmu dan pengalamannya terkait pengelolaan sampah dan kewirausahaan. Dia menegaskan bahwa mengelola PKPS tidak boleh hanya memikirkan keuntungan besar belaka.

“Mengelola PKPS jangan hanya berpikir sampah dan keuntungan semata. Kondisi lingkungan juga harus menjadi tanggung jawab. Penting juga mengangkat ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Banyak hal disampaikan Asrul kepada peserta kursus yang hanya terbatas bagi peserta yang sudah membentuk dan mendirikan PKPS. “Yaksindo seperti saya dengar, akan banyak melaksanakan kursus untuk teman-teman PKPS. Semoga itu semua nanti bisa memajukan PKPS di seluruh Indonesia untuk mengejar kemajuan seperti Koperasi NACF di Korea,” harapnya.

Berlangsung selama 2 jam, kursus berlangsung serius laiknya perkuliahan. Di sejak awal acara online itu Nara mengingatkan agar peserta mencatat hal penting yang disampaikan narasumber.

Menurut Nara, kursus selanjutnya tetap akan berkaitan dengan meningkatkan SDM di PKPS. “Yaksindo sangat yakin PKPS bisa menjadi solusi sampah Indonesia dengan jenjang dan jejaringnya yang luas. Maka Yaksindo merasa memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas SDM-nya,” ungkapnya.

Nara berharap dengan berbagai pengetahuan dan sharing pengalaman dari narasumber, PKPS dapat menjadi koperasi yang kuat. Sehingga persoalan sampah yang menjadi salah satu tujuan utama berdirinya PKPS dapat diselesaikan. (rev)

IMG-20200619-WA0009.jpg

Yaksindo Dukung APSI Bentuk PKPS Bali

Upaya mendorong pengelolaan sampah yang sesuai regulasi dengan sistem yang berjejaring terus dilaksanakan oleh Yaksindo. Dalam waktu dekat, Yaksindo akan berkolaborasi dengan Asosiasi Pengusaha Sampah Indonesia (APSI) di Provinsi Bali.

Kolaborasi yang akan dilakukan Yaksindo dengan APSI tersebut muncul atas inisiatif bersama. Hal itu disampaikan oleh Ketua Yaksindo, Nara Ahirullah.

“Insya Allah sesegera mungkin Yaksindo akan berkolaborasi dengan APSI di Provinsi Bali. Kabar baik ini datang dari Pak Asrul Hoesein yang sekarang sedang berkunjung ke Bali memenuhi undangan dari teman-teman APSI,” ujar Nara.

Nara mengungkapkan, bentuk kolaborasi antara Yaksindo dengan APSI adalah dengan bersama-sama mendorong pembentukan Primer Koperasi Pengelola Sampah (PKPS) di Provinsi Bali.

Pernyataan Nara dibenarkan oleh Asrul Hoesein, Pengawas Yaksindo yang tengah berada di Bali. Menurut Asrul, APSI sudah sepakat untuk berkolaborasi dengan Yaksindo untuk bergotong royong membangun solusi pengelolaan sampah Indonesia.

Kolaborasi itu akan dimulai dari Bali. “Saya sudah bertemu dengan Ketua APSI dan bicara panjang soal pengelolaan sampah Indonesia. Harus ada kolaborasi yang benar dan proporsional,” terang Asrul.

(Foto dari kiri: Asrul Hoesein, Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri dan jajaran APSI pada acara Program Karangasem Bersih Sampah, 19 Juni 2020)

Dijelaskan, Yaksindo dan APSI akan mendorong pembentukan PKPS di Bali sebagai sistem pengelolaan sampah yang berjenjang dan berjejaring. Kelak, PKPS-PKPS di Bali akan terkoneksi dengan PKPS-PKPS di provinsi lain se Indonesia.

“Ada sembilan kabupaten dan kota di Provinsi Bali, mudah-mudahan semuanya bisa mendirikan PKPS. Namun, yang paling potensial segera berdiri adalah PKPS Klungkung dan PKPS Karangasem,” terang pria berkumis itu.

Asrul mengungkapkan, selama dua hari di Bali dirinya sudah berkunjung ke Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Karangasem. Dia meyakini bahwa persoalan sampah di dua kabupaten itu dapat diselesaikan dengan mendirikan PKPS.

“Dengan PKPS semua pihak akan punya tugas dan tanggung jawab yang proporsional. Karena PKPS ini sejak awal memang multistakholder,” tegasnya.

Pembina Yaksindo, Wahyudi Sulistya menyambut baik kolaborasi Yaksindo dengan APSI. Menurut dia, kolaborasi Yaksind dan APSI itu akan mempercepat terciptanya solusi pengelolaan sampah Indonesia yang saat ini sedang diusahakan oleh Yaksindo.

“Solusi pengelolaan sampah Indonesia memang tidak bisa dilakukan parsial, sendiri-sendiri dan tidak tersistem. Syukur lah kalau APSI akan berkolaborasi dengan kami. Progres solusi sampah kita akan semakin cepat terwujud,” ungkap Wahyudi.

Menindaklanjuti kolaborasi tersebut, Owner PT. Kemasan Ciptatama Sempurna (KCS) itu menyatakan akan menggelar pertemuan antara Yaksindo dengan APSI pada Senin, 29 Juni 2020 di Kabupaten Pasuruan – Jawa Timur.

“Sekaligus nanti bersama-sama melihat perkembangan pendirian PKPS Kabupaten Pasuruan,” ujarnya mengakhiri. (rev)

2020-06-15-18.38.25.jpg

Di DIY, Srikandi PKPS Bantul Siap Bereskan Sampah

Setelah mendorong pembentukan Primer Koperasi Pengelola Sampah (PKPS) Kota Magelang, Yaksindo juga mendorong terbentuknya PKPS Kabupaten Bantul – Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Ketua Yaksindo, Nara Ahirullah berharap PKPS Kabupaten Bantul bisa menjadi pemicu terbentuknya PKPS di kabupaten dan kota se DIY lainnya. “Setelah Kabupaten Bantul, insya Allah PKPS Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Kulonprogo juga akan segera terbentuk,” ujarnya.

Menurut Nara, terbentuknya PKPS Kabupaten Bantul merupakan momentum yang tepat untuk DIY secara keseluruhan meningkatkatkan kualitas pengelolaan sampah sesuai regulasi. “Yaksindo akan terus berbicara regulasi dan membentuk PKPS untuk melaksanakan regulasi itu,” terang Nara.

PKPS Bantul akan digerakkan oleh pegiat lingkungan, pengelola sampah, akademisi dan masyarakat biasa. Semuanya telah hadir dalam rapat pendirian dan menyepakati wanita asli Bantul sebagai ketua, Marfuatun.

“Sementara ini sudah ada dua srikandi jadi pemimpin PKPS. Yaitu, PKPS Bantul dan PKPS Sijunjung – Provinsi Sumatera Barat. Perempuan-perempuan hebat ini siap atasi masalah sampah di daerahnya sesuai regulasi,” ungkap pria berkacamata itu.

Ke depan, masih banyak PKPS yang akan terbentuk yang di antaranya akan diketuai oleh wanita. “PKPS terbuka bagi siapa saja untuk jadi pengurusnya. Laki-laki atau perempuan, yang penting dalam kepengurusan PKPS tidak ada hubungan keluarga atau darah, vertikal maupun horisontal,” tegasnya.

Direktur Green Indonesia Foundation (GiF), Asrul Hoesein yang merupakan inisiator PKPS, mengungkapkan ikut berbahagia atas terbentuknya PKPS Bantul.

“Teman-teman sudah mulai menyadari betapa pentingnya lembaga pengelolaan sampah berbentuk koperasi yang berjejaring dan multistakeholder. Saya sangat apresiasi teman-teman yang sudah membentuk PKPS. Terus semangat semua ya,” tandasnya yang juga selaku pengawas di Yaksindo.

Senada, Pembina Yaksindo, Wahyudi Sulistya menyatakan dukungannya pada PKPS – PKPS yang sudah dan akan terbentuk. “Semakin banyak PKPS terbentuk di seluruh Indonesia, maka akan semakin baik pengelolaan sampah kita,” terangnya.

Wahyudi meminta agar semua PKPS yang terbentuk dan yang akan terbentuk terus berkordinasi satu dengan yang lain. Dia meyakini pola jejaring antar-PKPS lah yang bisa menjadi solusi masalah sampah Indonesia. (rev)